Nah Lho, Kok KPU RI Tiba-tiba Batalkan Aturan Baru tentang Rahasikan Ijazah Capres dan Cawapres

JAKARTA, iNewspalembang.id – Baru saja merilis aturan anyar dan menjadi perbincangan publik politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tiba-tiba membataskan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025.

Seperti diketahui, bahwa KPU baru saja merilis Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025, tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

Baca Juga

Ini Alasan KPU RI Sebut Youtuber Bisa Berpeluang Jadi Moderator Debat Capres dan Cawapres

Sebelumnya, aturan tersebut berisi tentang pengecualian dokumen persyaratan capres dan cawapres untuk dibuka ke publik, termasuk ijazah.

“Kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU,” ujar Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Afifuddin mengatakan, bahwa informasi dan data di KPU selanjutnya mengacu pada aturan yang berlaku. Kemudian, sambung dia, berkoordinasi bagaimana kalau ada hal-hal yang dianggap dilakukan yang perlu.

Baca Juga

Hasyim Asy'ari Enggan Beri Kepastian Pengumuman dan Pelantikan Komisioner KPU Sumsel 

“Yang berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU,” kata dia.

KPI RI sendiri sebelumnya merahasiakan dokumen persyaratan peserta pilpres. Hal itu tertuang pada Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan KPU.

Ada 16 dokumen yang tak bisa dibuka ke publik, termasuk ijazah capres dan cawapres.

Baca Juga

Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Anggaran Kebutuhan untuk Pilkada di Sumsel Capai Rp1 Triliun Lebih

Afifuddin sebelumnya menjelaskan dasar keputusan tersebut menyesuaikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"(Dasarnya) menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ujar Afif saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Afif menegaskan, keputusan data yang dirahasiakan itu memedomani Pasal 17 huruf G dan huruf H UU Keterbukaan Informasi Publik, seperti rekam medis hingga ijazah pendidikan.

Baca Juga

Serahkan Berkas Pendaftaran Capres Cawapres ke KPU, Ganjar: Kami Serahkan Visi Misi

Baca Juga

Ini Makna Filosofis Dibalik Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Kumpul di Tugu Proklamasi

Editor : Sidratul Muntaha