Respons Partai Golkar Soal Langkah Prabowo Pertimbangkan Pemangkasan Gaji Menteri dan Anggota DPR RI

JAKARTA, iNewspalembang.id - Satu langkah Presiden Prabowo Subianto yang mempertimbangkan memangkas gaji menteri dan anggota DPR RI, mendapat respons Partai Golkar.

Seperti diketahui bahwa kajian dari langkah penghematan yang diambil Presiden Prabowo tersebut, buntut dari perang yang tengah terjadi di Timur Tengah.

Baca Juga

Hadapi 12 CEO dan Presiden Perusahaan Investasi Dunia, Prabowo Tak Ingin RI Disebut Sleeping Giant

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji menyampaikan, para kader Golkar yang ada di eksekutif dan legislatif siap dipotong gaji bila hal itu diperlukan.

"Jika negara membutuhkan kami siap dipotong gaji," ujar dia saat dihubungi, Sabtu (14/3/2026).

Sarmuji mengatakan, pihaknya menyebut bahwa langkah potongan gaji bukanlah sekadar penghematan belaka, melainkan kepekaan terhadap kondisi yang ada.

Baca Juga

Bahlil Sebut Pemerintah Target Rampungkan 18 Proyek Hilirisasi dengan nilai Investasi Hampir Rp600 T

"Ini bukan sekedar soal penghematan tetapi bentuk kesediaan kita untuk peka terhadap kondisi," kata dia.

Sementara, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan, bahwa  sejumlah negara telah melakukan kebijakan penghematan. Pakistan termasuk satu negara yang memotong gaji menteri hingga anggota DPR tersebut.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah,” ungkap Presiden Prabowo pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Baca Juga

Respons Presiden Prabowo, saat Partai Golkar Ajukan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Tak hanya itu, Prabowo menjelaskan, Pemerintah Pakistan pun memangkas jatah BBM bagi seluruh kementerian dan mewajibkan agar 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap hari. Bahkan, Pakistan menghentikan sementara berbagai belanja negara seperti pembelian pendingin ruangan (AC), kendaraan hingga mebel di lembaga pemerintahan.

“Mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan,” jelas dia.

Kendati begitu, sejumlah kebijakan yang diambil Pakistan itu hanya sebatas contoh yang bisa dikaji atau dipelajari oleh pemerintah Indonesia sebelum memutuskan langkah yang akan diterapkan di dalam negeri.

Baca Juga

Cegah Terjadinya Kasus Keracunan pada Program MBG, Presiden Prabowo: Kita Tertibkan Semua SPPG  

“Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan, saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha