Peneliti Formappi Desak Pemerintah Evaluasi Tunjangan Jabatan dan Kehormatan Anggota DPR RI

JAKARTA, iNewspalembang.id – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) turut angkat bicara terkait adanya kenaikan fasilitas untuk anggota DPR RI.

Salah satu fasilitas yang naik tersebut yakni tunjangan rumah anggota DPR Ri sebesar Rp50 juta perbulan. Pada akhirnya, tunjangan yang bikin gaduh publik di Tanah Air ini dihapuskan.

Baca Juga

Ternyata Anggota DPR RI yang Purna Tugas Tetap Dapat Pensiun Seumur Hidup, Ini Jumlah Besarannya

Nah, menurut Peneliti Formappi, Lucius Karus, bahwa penghapusan tunjangan rumah tersebut belum bisa disebut signifikan. Karena, take home pay anggota DPR RI masih dinilai besar yakni, Rp65 juta per bulan.

Atas dasar itu, sambung dia, maka Lucius mendesak agar pemerintah turut mengevaluasi tunjangan komunikasi dan kehormatan.

“Jika melihat total take home pay bulanan anggota yang masih di level Rp65 juta per bulan, tampaknya tak ada penyesuaian signifikan pada tunjangan-tunjangan lain DPR. Jadi hanya tunjangan perumahan saja yang benar-benar dengan berani dihapus oleh DPR,” ujar dia, Sabtu (6/9/2025).

Baca Juga

Dihadapan Mahasiswa, Sufmi Dasco Pastikan Tunjangan Perumahan Anggota DPR RI Dihentikan

Lucius mempertanyakan langkah DPR RI, lantaran hanya berani menghapus tunjangan perumahan tetapi tidak dengan tunjangan lain. Misalnya, tunjangan komunikasi intensif Rp20.033.000 per bulan.

“Kan banyak tuh yang nanya, eksekusi tunjangan komunikasi intensif dengan masyarakat itu apa? Beli pulsa, beli paket, atau apa? Seintensif apa komunikasi anggota DPR dengan dukungan tunjangan sebesar itu?" ucap dia.

Tak hanya itu, Lucius juga menyoroti tunjangan jabatan dan kehormatan anggota DPR RI. Karena, dua tunjangan itu sama dan total nilainya bisa mencapai Rp17 juta.

Baca Juga

Giliran Fraksi PAN Minta Seluruh Hak Eko Patrio dan Uya Kuya sebagai Anggota DPR RI Disetop

“Kenapa mesti dibikin menjadi dua jenis tunjangan? Apalagi nominal untuk masing-masingnya cukup besar Rp9.700.000 itu tunjangan jabatan, sementara 7.187.000 untuk tunjangan kehormatan anggota DPR RI?" ungkap dia.

Perlu diketahui, bahwa DPR RI telah resmi memangkas tunjangan dan fasilitas anggota dewan, untuk menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat.

Sementara, sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, bahwa DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR.

Baca Juga

Terkait Macet di Pelabuhan Ketapang, Anggota DPR RI Desak 15 Kapal LCT segera Dioperasikan

“Setelah evaluasi, meliputi biaya langganan daya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi," jelas dia, Jumat (5/9/2025). 

DPR memutuskan menghentikan pemberian tunjangan perumahan Rp50 juta bagi anggotanya. Meski begitu, DPR masih mendapat gaji dan tunjangan lain dengan nilai bersih atau take home pay yang dikantongi per bulan mencapai Rp 65.595.730.

Gaji pokok dan tunjangan jabatan yang melekat pada anggota DPR RI:

Baca Juga

Terkait Kasus Hasto Kristiyanto, KPK Bakal Panggil Dua Anggota DPR RI

- Gaji Pokok: Rp4.200.000 (PP 75/200)
- Tunjangan Suami/Istri Pejabat: Rp420.000 (PP 51/1992)
- Tunjangan Anak Pejabat Negara: Rp168.000 (PP 51/1992)
- Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000 (PP 59/2003)
- Tunjangan Beras Pejabat Negara: Rp289.680 (Keppres 9/1982)
- Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000 (Surat Keppres 60/2003)
- Total: Rp16.777.680

Tunjangan Konstitusional 

- Biaya Peningkatan Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp20.033.000
- Tunjangan Kehormatan Anggota DPR: Rp7.187.000
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksana konstitusional Dewan: Rp4.830.000

Honorarium

- Fungsi Legislasi: Rp8.461.000
- Fungsi Pengawasan: Rp8.461.000
- Fungsi Anggaran: Rp8.461.000
Total: Rp57.433.000

Total Bruto: Rp74.210.680
Pajak PPH 15 persen: Rp8.614.950
Take Home Pay: Rp65.595.730

Editor : Sidratul Muntaha