Ini Alasan Permohonan Pengunduran Diri Sara sebagai Anggota DPR RI Ditolak Mahkamah Kehormatan Dewan

JAKARTA, iNewspalembang.id – Permohonan pengunduran diri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 ditolak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Penolakan dari MKD tersebut setelah diambil keputusan dari hasil rapat internal MKD DPR RI secara tertutup yang dipimpin oleh Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, pada Rabu (29/10/2025).

Baca Juga

Nah Lho! Kok Tiba-tiba Politisi Partai Gerindra Ini Mundur dari Anggota DPR RI

Rapat yang membahas surat dari Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor 10-043/B/MK-GERINDRA/2025 tertanggal 16 Oktober 2025 itu, terkait perihal keanggotaan Saudari Rahayu Saraswati yang telah dinonaktifkan lantaran mengundurkan diri.

“Setelah melakukan pembahasan dan mempertimbangkan aspek hukum, ketentuan Tata Beracara MKD, serta putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra, MKD DPR RI memutuskan bahwa Saudari Rahayu Saraswati tetap sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029,” ujar Nazaruddin Dek Gam, Kamis (30/10/2025).

Nazaruddin mengungkapkan, bahwa rapat tersebut ditutup dengan penegasan bahwa MKD akan terus menjalankan tugas konstitusionalnya.

Baca Juga

Sebut Mantan Wamenaker Noel Bukan Kader Partai Gerindra, Prabowo: Tetap Saya Agak Malu

 “Secara profesional, independen, dan berpedoman pada prinsip-prinsip penegakan etik dalam menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif," tegas dia.

Seperti diketahui bahwa Fraksi Gerindra DPR RI sebelumnya merespons tentang sikap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara yang menyatakan mundur sebagai anggota DPR periode 2024–2029.

Terhadap sikap Sara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menghormati keputusan tersebut. Fraksi Gerindra DPR menghormati pilihan tersebut dan akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Jabat Sekjen Partai Gerindra, Dasco Sebut Sugiono Tetap Jabat Menlu karena Alasan Ini

“Sementara menunggu proses, maka Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

Proses administratif terkait keputusan Sara tersebut, urai Bambang, akan dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku dan Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

“Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan,” tandas dia.

Baca Juga

Resmi Jabat Sekjen Partai Gerindra, Sugiono: Mari Lanjutkan Pengabdian dan Perkuat Barisan

Editor : Sidratul Muntaha