Momen Gubernur Sumsel to the Point Ungkap Sejumlah Persoalan Strategis Daerah ke Menko AHY

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Gubernur Sumsel, Herman Deru langsung to the point menyampaikan persoalan strategis daerah kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Momen yang membutuhkan dukungan dan percepatan dari pemerintah pusat tersebut, diutarakan Herman Deru Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program Kerja Tahun Anggaran 2026 di Wilayah Provinsi Sumsel yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Griya Agung, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga

Begini Respons Menko AHY saat Tinjau Rusun Mahasiswa Unsri di Palembang

“Dengan izin Pak Menko, kami langsung pada pokok persoalan. Tidak ada maksud lain, selain menyampaikan kebutuhan daerah yang menjadi tanggung jawab kami kepada masyarakat, sekaligus janji pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan telah disepakati bersama DPRD,” ujar dia di hadapan AHY dan para bupati dan wali kota.

Herman Deru mengatakan, bahwa salah satu isu utama adalah percepatan realisasi Pelabuhan Tanjung Carat sebagai pelabuhan laut dalam, pengganti Pelabuhan Boom Baru yang saat ini berada di tengah Kota Palembang.

Relokasi pelabuhan tersebut, sambung dia, telah menjadi harapan sejak delapan periode gubernur sebelumnya. Karena, Pelabuhan Boom Baru menghadapi persoalan serius akibat sedimentasi Sungai Musi yang merupakan muara Batanghari Sembilan. Pendangkalan yang terus terjadi membuat kapal-kapal besar tidak dapat beroperasi secara optimal.

Baca Juga

Dobrak Kebuntuan Aset, Ratu Dewa Gerilya ke Herman Deru Cari Dukungan Bangun Sekolah Rakyat

“Saat pasang pun kedalaman air hanya sekitar enam meter. Kapal yang seharusnya mampu mengangkut 20 ribu ton, terpaksa hanya membawa sekitar 8 ribu ton. Ongkos tetap besar, muatan berkurang. Ini dirasakan BUMN seperti Pertamina dan Pusri, juga pihak swasta,” kata dia.

Berikutnya, Herman Deru meminta perhatian terhadap akses jalan menuju dermaga Tanjung Carat, yang kondisinya rusak berat dan kerap mengalami kemacetan.

Karena, jalan sepanjang sekitar 60 kilometer menuju dermaga eksisting, serta ruas 9 kilometer menuju dermaga utama membutuhkan anggaran besar karena berada di kawasan rawa.

Baca Juga

Penghargaan Nasional dari Presiden Prabowo, Buah Kontribusi Sumsel Terhadap Swasembada Pangan

“Untuk satu kilometer saja bisa menelan biaya hampir Rp50 miliar. Kami mohon dukungan Pak Menko untuk membantu menyambungkan serta mengoordinasikan pembiayaan ini,” ungkap dia.

Kemudian, Herman Deru menjelaskan, terkait kerusakan sejumlah ruas jalan nasional menuju Palembang, percepatan pengoperasian Tol Kayuagung–Palembang–Betung, sebagai solusi bottleneck arus lalu lintas dari Jawa–Lampung ke Sumatera, serta percepatan pelebaran ruas Palembang–Sembawa yang dinilai masih berjalan lambat.

Lalu, pentingnya percepatan pembangunan interchange Mataram di Kabupaten OKI, yang telah disetujui dan akan menghubungkan sedikitnya lima kabupaten di Sumsel.

Baca Juga

Gubernur Sumsel Minta Bupati dan Pemkab OKI segera Rekrut Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat

Selanjutnya, Herman Deru menceritakan kondisi infrastruktur kawasan transmigrasi di Sumsel, yang hingga kini belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota, padahal kawasan tersebut telah berkembang menjadi sentra produksi strategis.

Terakhir, soal urgensi penyelesaian Bendungan Tiga Dihaji yang hingga kini mengalami keterlambatan akibat keterbatasan anggaran. Bendungan tersebut dinilai vital untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) hingga 300 atau panen tiga kali setahun serta memperkuat suplai air bagi wilayah Komering.

“Jika Bendungan Tiga Dihaji selesai, saya yakin produksi gabah kering giling Sumsel bisa melampaui 5 juta ton,” urai dia.

Baca Juga

BPS Sebut Provinsi Sumsel Masuk Daftar Capaian Sasaran Program MBG Terbesar di Sumatera

Usai mendengar semua persoalan tersebut, Menko AHY menegaskan, komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Sumsel, agar berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan pendapatan daerah.

Arah pembangunan nasional saat ini, sambung dia, selaras dengan visi-misi Asta Cita serta arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memastikan pembangunan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Sumatera Selatan memiliki potensi luar biasa, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif. Semua potensi ini harus didukung infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah yang kuat,” tegas dia.

AHY menilai, bahwa pengembangan Pelabuhan Tanjung Carat yang diharapkan memiliki kapasitas jauh lebih besar dibandingkan Pelabuhan Boom Baru penting untuk menopang sektor ekspor.

“Selama ini komoditas unggulan Sumsel masih banyak bergantung pada pelabuhan di provinsi lain. Kita ingin Sumsel memiliki kemandirian dan kemampuan mengekspor secara langsung,” papar dia.

Tak lupa, AHY Merespons soal perbaikan jalan yang dinilai krusial untuk menjaga kelancaran mobilitas orang, barang, dan jasa, terutama menjelang arus mudik Lebaran.

Proyek strategis lainnya Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan yang berperan sentral dalam meningkatkan produktivitas pertanian turut menjadi perhatian. Pemerintah juga mendorong revitalisasi kawasan perumahan dan rumah susun agar lebih layak huni dan memiliki nilai estetika, khususnya di kawasan perkotaan.

Kemudian, AHY menyoroti penyediaan air bersih serta pengembangan transportasi kereta api. Tantangan yang dihadapi antara lain banyaknya lintasan sebidang yang dalam sehari dilalui hingga puluhan kali perjalanan kereta, sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan dan meningkatkan biaya logistik.

“Kita dorong penanganan lintasan sebidang melalui pembangunan flyover agar lebih efisien dan aman, sekaligus menekan biaya transportasi dan logistik,” kata dia.

AHY menyebut, untuk merealisasikan berbagai proyek tersebut, penting untuk koordinasi lintas kementerian secara paralel. Karena, pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kesiapan lahan yang clean and clear. Sementara pembangunan bendungan akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian terkait jaringan irigasi.

“Kita akan melihat langsung kondisi fisik di lapangan dan menentukan skala prioritas, terutama untuk jalan yang rusak berat. Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun kita juga mendorong agar jalan provinsi serta kabupaten/kota semakin baik agar tidak terjadi bottleneck yang menghambat aktivitas masyarakat dan distribusi barang,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha