MA Respons Gugatan DPRD Palembang Soal Tapal Batas, Pj Wako Ratu Dewa Diminta Bantu Perjuangkan

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Palembang, Ratu Dewa, diminta untuk membantu perjuangan, soal tapal batas wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

Hal ini, setelah Mahkamah Agung (MA) merespons dengan melayangkan surat balasan atas gugatan judicial review atau uji materiil dari DPRD Kota Palembang terkait pembatalan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 134 Tahun 2022, tentang tapal batas wilayah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin.

Baca Juga

Buron Usai Divonis 2 Tahun Penjara, Selebgram Asal Palembang Ditangkap di Jepang

Kuasa Hukum DPRD Kota Palembang, Sofhuan Yusfiansyah, SH menyatakan, pihaknya meminta Pj Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk membantu perjuangan ini.

Karena, sambung dia, untuk mendukung perjuangan agar MA dan Mendagri melihat pentingnya Permendagri ini dibatalkan, maka pihaknya akan melakukan pengumpulan tanda tangan dari masyarakat, yang menolak masuk wilayah Banyuasin dan/atau yang mau bergabung ke Kota Palembang.

"Makanya kami meminta Pj walikota Palembang (Ratu Dewa) untuk membantu perjuangan ini," ujar dia.

Baca Juga

Pakar Hukum dan Guru Besar Bicara Soal Kasus Adelin Lis, Disarankan Ajukan PK

Sofhuan mengatakan, bahwa memang benar gugatan judicial review soal pembatalan Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 telah diterima MA dan dinyatakan lengkap.

Pihaknya, sambung Sofhuan, mengapresiasi Ketua DPRD Kota Palembang, Zainal Abidin dan Ketua Pansus I DPRD Kota Palembang, Firmansyah Hadi yang memberi atensi khusus memperjuangan wilayah dan kepentingan masyarakat Palembang.

Jadi DPRD Kota Palembang harus terus proaktif dan berharap pembatalan Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 dapat dicapai melalui jalur politik atau fungsi legislatif.

Baca Juga

Pandangan Mahfud MD Soal Vonis MA Tolak PK Moeldoko: Biasa Saja!

"Pihak DPRD Palembang secara resmi akan melayangkan surat secara kelembagaan ke Mendagri meminta penundaan Permendagri 134 Tahun 2022 dikarenakan masih ada upaya hukum. Dan akan melayangkan surat ke Mahkamah Agung meminta Pembatalan Permendagri tersebut," kata dia.

Sementara, Ketua Pansus I DPRD Kota Palembang, Firmansyah Hadi melanjutkan, memang pihaknya sudah menerima surat balasan dari MA terkait judicial review atas pembatalan Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 dan telah dinyatakan lengkap.

Saat ini, ungkap Firmansyah, pihaknya masih menunggu konfirmasi lanjutan dari MA dan dalam waktu dekat akan koordinasi dengan Pemkot Palembang bahwa uji materiil telah diterima oleh MA.

Baca Juga

Bak Disambar Petir! Respons Keluarga Brigadir J Soal Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup

"Sambil menunggu keputusan resmi dari MA terkait luasan wilayah Kota Palembang, Kami berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 1988 terkait luas wilayah Kota Palembang," ungkap dia.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan, gugatan ini tidak hanya melibatkan Tegal Binangun, melainkan mencakup keseluruhan wilayah kota Palembang.

Karena, untuk wilayah Sebrang Ulu saja mencapai 6000 KK, belum termasuk wilayah kecamatan Sako dan Ilir Barat 1. Namun, untuk saat ini Pansus I masih dihentikan sementara sampai keluar hasil uji materi.

Baca Juga

Ini Alasan Warga Alexandria Butuh Pemkot Palembang Ikut Gugat Permendagri 134 Tahun 2022 ke MA

“Setelah kami mengajukan upaya hukum, jadi Kota Palembang tidak bisa mengutak-atiknya dan Banyuasin juga tidak bisa mengakuinya,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha