Bertemu Pimpinan MPR Hanya 20 Menit, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres

Tim iNews
Wapres Gibran Rakabuming Raka saat bertemu dengan pimpinan MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wapres, Kamis (12/11/2026). (iNewsPalembang.id/Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres), diserahkan Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), saat bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan MPR lainnya, Kamis (12/11/2026). 

Menurut Ahmad Muzani, pertemuan pimpinan MPR bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka, berlangsung kurang lebih 20 menit.

"Dalam pertemuan itu, Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Terkait pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres ini sebelumnya dibenarkan mantan Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.

"Betul," ujar Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar mundurnya Gibran, Rabu (11/11/2026).

Untuk diketahui, Sebelumnya, Gibran mengaku tidak ingin polemik terkait dokumen pendidikannya menjadi persoalan berkepanjangan. Kendati telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatannya, Gibran menegaskan akan memperjuangkan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur hukum di PTUN.

Gibran mengatakan, bahwa hal tersebut setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dalam pertemuan itu, Gibran mendapat banyak saran dan masukan dari Prabowo, termasuk agar tetap berjuang melalui proses hukum di PTUN.

"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran kepada wartawan.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam tersebut salah satunya membahas niat Gibran untuk mundur di tengah dinamika hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikannya.

Editor : Sidratul Muntaha

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network