PALEMBANG, iNewsPalembang.id - Majelis Hakim menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa kasus dugaan penerimaan uang dari pihak swasta yang berkaitan dengan dugaan pemberian proyek bersumber dari APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Penolakan tersebut dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Idi Il Amin SH MH, pada sidang dengan agenda putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Senin (9/11/2026).
''Tidak ada alasan untuk menyatakan tindak pidana kabur. Dan perlawanan advokat para terdakwa sudah masuk pokok perkara dan tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim, dihadapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari PALI dan dua terdakwa Iwan Tuaji (Wakil Bupati PALI nonaktif) dan Alhepi Kurniawan.
''Memerintah JPU melanjutkan perkara. Dan akan terus melakukan pemeriksaan pokok perkara," timpal Majelis Hakim.
Usai Majelis Hakim membacakan putusan sela, JPU Kejati Sumsel dan JPU Kejari PALI mengatakan, bahwa dalam persidangan berikutnya, mereka akan menghadirkan 15 saksi dan dua saksi ahli.
Sementara, Kuasa Hukum terdakwa Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan, Advokat Suryanegara SH MH menjelaskan, pihaknya menghormati putusan sela ini. Karena, dengan putusan sela ini, maka pihaknya akan membongkar semua fakta-fakta yang ada di persidangan nantinya.
''Kita akan buka nama-nama APH (aparat penegak hukum) yang terlibat dalam kasus ini. Apalagi beberapa pekan terakhir, ada pihak-pihak yang mencoba menghubungi kami untuk lobi-lobi," tegas dia, ditemui usai sidang.
Surya menjelaskan, pihaknya akan mengikuti koridor hukum dan nanti akan menghadirkan saksi ahli atau saksi lainnya.
''Hal yang pasti, dua pekan ini ada oknum yang berusaha menghubungi kita agar tak buka-bukaan terkait APH yang terlibat dalam kasus ini," kata dia.
Untuk diketahui, bahwa dalam dakwaan, JPU Kejati Sumsel dan JPU Kejari PALI mengurai dugaan pemberian uang kepada Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan. Iwan Tuaji disebut menerima uang sebesar Rp520,5 juta. Sementara, Alhepi Kurniawan didakwa menerima uang sebesar Rp352 juta. Total uang yang disebut diberikan oleh Horizal alias Icon kepada kedua terdakwa mencapai Rp872,5 juta.
Pemberian uang itu berkaitan dengan dugaan permintaan imbalan untuk mendapatkan proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten PALI. Terdakwa Iwan Tuaji diduga meminta tambahan uang agar jumlah keseluruhan yang diterimanya genap menjadi Rp1 miliar.
Dalam dakwaan, Horizal disebut merasa khawatir tidak akan memperoleh proyek apabila tidak memenuhi permintaan tersebut. Hal itu menjadi satu bagian dari konstruksi perkara yang disampaikan penuntut umum kepada majelis hakim.
Penuntut umum juga mencantumkan sejumlah percakapan WhatsApp antara Iwan Tuaji dan Horizal alias Icon. Percakapan itu disebut berkaitan dengan pencairan uang dan pihak yang akan menerima kiriman. Lalu, ada percakapan Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan yang menyinggung penggunaan uang untuk kepentingan umrah.
Materi komunikasi itu menjadi bagian dari uraian penuntut umum untuk menjelaskan dugaan hubungan antara pemberian uang dan kepentingan yang dipersoalkan dalam perkara.
Dalam perkara ini, JPU mendakwa Iwan Tuaji dan Alhepi Kurniawan menggunakan ketentuan pidana korupsi, termasuk Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan terkait lainnya.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
