JAKARTA, iNewsPalembang.id - Anggota DPR RI akan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), bila Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak dengan bijak mundur dari jabatannya.
Pernyataan tersebut dilontarkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika Saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan HMP oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar dia, Selasa (10/11/2026).
Almuzzammil menilai, PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik di parlemen agar aspirasi masyarakat dapat dibahas secara terbuka dan bertanggung jawab.
“PKS tentu tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan komunikasi dan kesepahaman lintas fraksi di DPR RI. Yang terpenting, setiap langkah harus memiliki dasar hukum yang jelas, mengedepankan kepentingan bangsa, dan menjaga marwah lembaga-lembaga negara,” kata dia.
Sementara, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid meneruskan, bahwa sebaiknya dilakukan HMP terkait ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka yang sudah diputuskan MK dan MA.
"Opsi HMP bisa menjadi pilihan yang relevan dan sesuai konstitusi. Ini paling tepat," ungkap dia.
Seandainya HMP jadi pilihan, jelas Kholid, maka ini akan mengikuti mekanisme yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Karena, Pasal 7A mengatur pemberhentian wapres yang tidak lagi memenuhi syarat, dan Pasal 7B mengatur jalurnya, yaitu dari DPR ke MK lalu ke MPR.
"Jadi diawali oleh DPR, lalu, tahapan pemeriksaan di MK dan pengambilan keputusan di MPR. Semua ini harus ditempuh sesuai persyaratan UUD 1945," tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
