Kapolri Suyudi Sebut Peran Listyo Sigit Beri Perintah Tentukan Target pada Kasus Penyadapan Presiden

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) disebut sebagai pengguna akhir (end user) atas hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha sampai media. 

Pernyataan tersebut diutarakan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi melanjutkan, bahwa berdasarkan hasil penyidikan, Listyo Sigit diketahui sebagai end user atau penerima hasil penyadapan.

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujar dia.

Listyo Sigit, kata Suyudi, menggunakan hasil penyadapan ini menggerakkan orang lain melalui tindak pidana. 

"Peran itu dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata dia.

Kemudian, ungkap Suyudi, bahwa selain Listyo Sigit, peran Irjen Slamet Uliandi (SU) selaku Kadiv TIK Polri yang diduga menjadi pihak yang memberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan hasil laporan penyadapan kepada Listyo Sigit.

"SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ungkap dia.

Berikutnya, jelas Suyudi, untuk tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH) yang menjabat Plt Kabagmon, menjadi pihak yang menerima perintah penyadapan terhadap target yang diberikan oleh Listyo Sigit.

"EH yang menjabat sebagai Plt. Kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," jelas dia.

Lalu untuk Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, terang Suyudi, berperan menerima perintah dari Listyo Sigit dan meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. 

"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance," terang dia.

"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha