PALEMBANG, iNewsPalembang.id - Sejumlah saksi mengakui adanya pungutan di luar ketentuan pada pengurusan izin berlayar kapal untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal di Sungai Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).
Fakta tersebut terungkap pada sidang kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) pengurusan izin berlayar kapal di luar ketentuan, terhadap 23 perusahaan agen kapal, dengan agenda keterangan saksi-saksi, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Senin (9/11/2026).
Untuk diketahui pada perkara ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp2,3 miliar selama periode Mei-Desember 2025.
Sidang dengan terdakwa Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang itu, menghadirkan 12 saksi dari para agen kapal.
Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, saksi Rheky Putra, Kepala Cabang PT Bahari Darma Nusantara dari agen kapal menyampaikan, bahwa pihaknya memang menyerahkan uang kepada terdakwa Yudi Kurniawan terkait pengurusan SPB dan SPOG Kapal sepanjang tahun 2024 dan 2025.
“Kami dari perusahaan agen kapal, setiap ada kapal yang masuk maka perusahaan menawarkan jasa kepada owner kapal, untuk pengurusan surat yang berkaitan PNBP sampai kapal berlayar. Memang ada uang tidak resmi di luar PNBP yang saya serahkan kepada Yudi Setiawan, besarannya Rp2 juta untuk per kapal berlayar setelah terbitnya SPB dan SPOG Kapal,” ujar dia.
Selanjutnya, kata saksi Rheky Putra, bahwa dia yang langsung turun untuk memberikan uang di luar ketentuan resmi itu kepada terdakwa Yudi Kurniawan.
Untuk penyerahan uang, sambung dia, dilakukan sekali dalam pertahun. Pada tahun 2024 ada sekitar 8 kapal berlayar, sehingga uang yang saya serahkan ke terdakwa Yudi Kurniawan Rp2 juta dikali 8 kegiatan.
Kemudian pada tahun 2025 ada 12 kegiatan kapal berlayar, jadi uang yang diserahkan kepada Yudi Kurniawan sekaligus yakni Rp2 juta dikalikan 12 kegiatan kapal berlayar.
"Total penyerahan uang dari 20 kegiatan sebesar Rp40 juta dan semua pengeluaran uang ini juga kami rekap di pengeluaran keuangan perusahaan,” kata dia.
JPU lantas balik bertanya ke saksi Rheky, soal dimana saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Yudi Kurniawan.
Saksi Rheky menjawab, sebelum menyerahkan uang tersebut, terlebih dahulu saksi dan terdakwa berkomunikasi via ponsel.
"Untuk lokasinya saya lupa, saya bertemu Yudi Kurniawan di luar kantornya,” ungkap saksi.
Sementara, JPU dalam amar dakwaannya menyebut selama Mei hingga Desember 2025 ada 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebu. Terdakwa Yudi Kurniawan diduga telah menerima uang sebesar Rp2,3 miliar lebih dari 23 perusahaan agen kapal.
Dari jumlah sebesar itu, Rp1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan. Lalu, Rp167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp417 juta dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
Uang itu diterima melalui dua cara yakni, transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa, dan penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Untuk total penerimaan yang didakwakan sebesar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta diberikan kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, uang sebesar Rp2,1 miliar lebih digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Terdakwa Yudi Kurniawan didakwa JPU melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
