JAKARTA, iNewsPalembang.id -Usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, disetujui 120 anggota DPR RI.
Menurut Wakil Ketua DPR, Saan Mustofa, dari dokumen yang ditandatangani, total anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sebanyak 120 orang.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar dia.
Total 120 anggota yang setuju menggunakan HMP tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDIP sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 13 anggota, Partai Nasdem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
Anggota DPR Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, ada 14 anggota dari fraksinya yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Fraksi PDI Perjuangan, sambung dia, akan menyampaikan pertimbangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat mereka.
"Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Sementara, anggota DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia melanjutkan, bahwa ada 13 anggota Fraksi Golkar yang ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat.
“Kami mewakili beberapa anggota, ada 13 anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang terhimpun sampai hari ini yang ingin menyampaikan hak menyatakan pendapatnya dan kemudian mengajukan permohonan untuk menjadi hak menyatakan pendapat dari DPR,” ungkap dia.
Pengajuan tersebut, tegas Doli, dilatarbelakangi dinamika yang berkembang, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai legitimasi posisi wakil presiden.
“Sudah ada putusan MK dan putusan MA yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” jelas dia.
Tak ketinggalan, Fraksi Nasdem pun menunjukan dukungannya. Anggota DPR Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto meneruskan, ada 19 anggota fraksi mereka yang mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
“Dari Fraksi Nasdem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat. Kalau pun mungkin dibacakan tidak semuanya. Alasan kami, sebagaimana disampaikan Ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting dan secara khusus hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” jelas dia.
Sementara, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti meneruskan, ada 11 anggota yang ikut menyampaikan usulan tersebut. Pihaknya terlebih dahulu mencermati berbagai aspirasi dan pandangan yang berkembang di masyarakat.
“Saya Aziz Subekti, nomor anggota A112, mewakili 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk memberi pembicaraan di forum ini. Bapak, Ibu sekalian, kenapa kami mengambil waktu yang terakhir, karena kami ingin mendengar, mencermati, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
