Lulusan Lampaui Kebutuhan Pasar, Kemendiktisaintek Buka Peluang Tutup Prodi yang Tak Relevan

JAKARTA, iNewspalembang.id - Market driven strategy yang dianut sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia disebut mengakibatkan jumlah lulusan melampaui kebutuhan pasar yang akhirnya tidak terserap secara maksimal.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badri Munir Sukonco, market driven strategy atau pendekatan bisnis yang menempatkan kebutuhan pasar sebagai pusat operasional dan pengambilan keputusan ini memang dianut oleh sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air.

Baca Juga

Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi Tak Jadi Kelola Tambang namun sebagai Penerima Manfaat

"Market driven itu apa? Yang lagi lari siapa dibuka gitu prodinya gitu. Kemudian over supply di situ gitu," ujar dia, dikutip dari tayangan yang diunggah channel YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Senin (27/4/2026).

Hal tersebut, kata Badri, membuat Kemendiktisaintek akan mengkaji program studi (prodi) perguruan tinggi, untuk menyesuaikan prodi dengan kebutuhan industri.

Karena, sambung dia, angka lulusan prodi yang tidak terserap dunia kerja relatif tinggi. Sehingga penyesuaian ulang akan dilakukan terhadap prodi perguruan tinggi agar lulusannya terserap maksimal. Bahkan, pihaknya membuka peluang menutup prodi yang tidak relevan.

Baca Juga

Universitas Indo Global Mandiri Palembang Raih Perguruan Tinggi Swasta Peringkat Pertama di Sumatera

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini gitu," kata dia.

Badri mengungkapkan, kajian tersebut juga akan mengidentifikasi prodi yang dibutuhkan dunia kerja di masa depan.

"Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama," ungkap dia.

Baca Juga

Kukuhkan Aptisi Wilayah IIA Sumsel - Babel, Ini Pesan Gubernur

Badri berharap, ada dukungan dari Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) terkait kajian tersebut. Tak lupa, Badri menekankan bahwa manfaat bonus demografi tidak akan terserap secara maksimal apabila pendidikan tinggi tak memfasilitasi agar lulusannya relevan dengan kebutuhan industri.

"Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match gitu," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha