Revisi UU Minerba, Perguruan Tinggi Tak Jadi Kelola Tambang namun sebagai Penerima Manfaat

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Hasil revisi Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menyebut bahwa pemberian pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dibatalkan.

Meski begitu, perguruan tinggi mendapatkan sebagai penerima manfaat tambang melalui kerja sama dengan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Baca Juga

Hasil Munas XI Golkar, Bahlil Lahadalia Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar

Terkait hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah memberi kebebasan bagi perguruan tinggi untuk menolak atau menerima hasil manfaat pertambangan.

“Bagi saudara-saudara kampus yang sudah mapan, yang harus jaga independensi, saya setuju, saya sebagai mantan aktivis bersama-sama Pak Menteri Hukum itu berpendapat bahwa kampus kita jaga independensinya,” ujar dia, Senin (17/2/2025).

Bahlil menegaskan, bahwa manfaat hasil tambang itu hanya untuk kampus yang menginginkannya saja.

Baca Juga

Ikuti Arahan Jokowi, Bahlil Ungkap tentang Produksi SDA dan Menkumham Sebut Soal Ego Sektoral

“Terkait dengan urusan ini, kita akan mempertebal, bagi kampus yang mau. Tapi negara juga dan kalau ada perusahaan yang mempunyai hati baik, untuk bisa membuat amal zariah, masak sih kita harus larang gitu,” tegas dia.

Pemerintah, ungkap Bahlil, terbuka bila perguruan tinggi membutuhkan keuntungan tambang untuk membiayai keperluan pendidikan seperti riset dan pembangunan laboratorium.

"Kalau (perguruan tinggi) mau kerja sama untuk penelitian, untuk butuh dana risetnya, untuk bikin laboratoriumnya, ya silakan dibicarakan dan pemerintah membuka ruang itu,” ungkap dia.

Baca Juga

Sisa Akhir Masa Jabatan, Presiden Jokowi Beri Jabatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM

Sementara terpisah, Badan Legislasi (Baleg) DPR sebelumnya telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

Kesepakatan diambil dalam rapat pleno Baleg DPR yang dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan dari tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Ketua Baleg DPR Bob Hasan saat memimpin rapat pleno.

Baca Juga

Ini Respons Menteri ESDM Terkait Uji Coba Pembatasan Pembelian Pertalite 120 Liter per Hari

"Setujuu," jawab para peserta rapat.

Editor : Sidratul Muntaha