Bahas Implementasi Paket Ekonomi 2025, Airlangga Hartarto Yakni Kebijakan Strategis Pemerintah

JAKARTA, iNewspalembang.id – Pemerintah akan memastikan seluruh program dan anggaran yang diprogramkan harus betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran pada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, usai menghadiri rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama sejumlah Kabinet Merah Putih, di Kantor Danantara, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga

Soal Kesepakatan Transfer Data Pribadi Indonesia dengan AS, Menkodigi: Saya Belum Tahu Persis

Teddy melanjutkan, bahwa rakortas itu membahas progres implementasi Paket Ekonomi 2025 yang telah diputuskan Presiden Prabowo Subianto pertengahan September 2025.

Paket Ekonomi 2025 tersebut yakni, 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program yang dilanjutkan di tahun 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5).

“Menjelang 1 tahun pemerintahan, pemerintah akan pastikan seluruh program dan anggaran yang sudah diprogramkan harus betul-betul bermanfaat dan tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan,” ujar dia.

Baca Juga

Respons Kebijakan Trump, Airlangga Klaim Indonesia Sudah Siapkan Sejumlah Instruksi Presiden Prabowo

Teddy mengatakan, bahwa dalam rapat itu juga ditekankan akselerasi dan optimalisasi penggunaan anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga.

“Rapat ini menekankan pemanfaatan anggaran tahunan setiap kementerian harus sesuai daya serap dan harus sesuai target. Bila tidak memenuhi target, maka anggaran tersebut akan dialihkan untuk program lain yang dapat langsung dirasakan masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pihaknya meyakini kebijakan strategis yang diambil pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga

Nah Lho, Airlangga Hartarto Mendadak Mundur dari Ketua Umum Partai Golkar

“Pemerintah optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi 5,2 persen insyaallah bisa dicapai,” ungkap dia kepada awak media usai rapat tersebut.

Sejumlah indikator, jelas Airlangga, menunjukkan hasil yang baik, seperti tingkat inflasi, purchasing managers’ index (PMI) manufaktur, maupun surplus neraca perdagangan.

“PMI manufaktur yang masih dalam ekspansi di 50,4, kemudian juga terkait dengan surplus ekspor yang sebesar 5,49 miliar dolar Amerika Serikat,” jelas dia.

Baca Juga

Ini Daftar 10 Paslon Pilgub 2024 yang Didukung Golkar, Ada Pasangan Mawardi-Anita di Pilgub Sumsel

Kemudian, terang dia, terhadap progres implementasi Paket Ekonomi 2025 8+4+5, pelaksanaan program magang nasional bagi fresh graduate maksimal 1 tahun, akan dibuka mulai pertengahan Oktober 2025 dengan melibatkan BUMN dan swasta. Program yang termasuk pada 8 program yang diakselerasi di tahun 2025 ini menargetkan 20.000 penerima manfaat.

“Program dari magang sudah siap dan kali ini perusahaan-perusahaan masuk di dalam sistem SIAPkerja dan sistem ini akan dibuka untuk pendaftar pada tanggal 15 Oktober, dibuka dan mulai tanggal 15 Oktober,” terang dia.

Berikutnya, urai Airlangga, pada perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk peserta di sektor pariwisata, pemerintah telah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).   PPh 21 DTP itu mencakup 552.000 pekerja di sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) dengan gaji di bawah Rp10 juta.

Baca Juga

Penantian Anita Noeringhati, Golkar Resmi Beri Rekomendasi untuk Pilkada Gubernur Sumsel 2024

“Kemudian bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, ini juga sedang disiapkan dan akan segera diluncurkan terkait dengan beras dan juga terkait dengan minyak goreng yang sebesar 2 liter per bulan sehingga itu menjadi 4 liter Minyakita,” urai dia.

Selanjutnya, papar Airlangga, kebijakan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program ini menargetkan sekitar 730.000 penerima manfaat dengan potongan iuran sebesar 50 persen.

“Lalu program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dengan target 1.050 unit perumahan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan sektor Kementerian Perhubungan juga menggulirkan program padat karya,” papar dia.

Percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 (PP 28) yang mengatur perizinan berusaha berbasis risiko untuk mempermudah investasi, dengan mengintegrasikan sistem antar-Kementerian/Lembaga serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) akan dilaksanakan per 5 Oktober.

Terkait penyerapan tenaga kerja, terdapat lima program unggulan pemerintah yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target di atas satu juta tenaga kerja pada Desember 2025; Kampung Nelayan Merah Putih dengan target jangka panjang 200.000 tenaga kerja;

“Revitalisasi tambak di kawasan pantai utara (pantura) Jawa dengan 168.000 tenaga kerja; modernisasi kapal nelayan dengan target 200.000 tenaga kerja; serta penanaman kembali di perkebunan rakyat yang dalam dua tahun ditargetkan mampu menyerap 1,6 juta tenaga kerja,” tandas dia.

Selain implementasi paket ekonomi, di dalam rakortas juga dibahas mengenai stimulus tambahan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, termasuk saat menyambut libur Natal dan Tahun Baru.

Program strategis pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah unggulan, hingga dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun turut menjadi pokok bahasan.

“Pemerintah akan memberikan stimulus tambahan penebalan di kuartal IV. Arahan Bapak Presiden bahwa bantalan stimulus tambahan itu untuk sampai dengan desil keempat atau menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat,” pungkas Menko Perekonomian.

Editor : Sidratul Muntaha