Belum Pernah Diadili Pengadilan, Pemerhati Angkat Bicara Soal Sengketa Tanah di Sumsel

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Nama salah satu konglomerat yang terseret pada kasus pagar laut di Tangerang, disebut muncul pada kasus dugaan praktik penyerobotan tanah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Provinsi Sumsel.

Dari sejumlah informasi, bahwa putra dari Anthony Salim yakni, Axton Salim lewat PT Laju Perdana Indah (LPI) mulai akhir tahun 2007 hingga tahun 2008 lalu, diduga menggusur dan merusak lahan warga, serta perkebunan yang telah ditanami bibit dan pohon kelapa sawit milik Kelompok Tani Bumi Nusantara seluas 2.000 hektare (Ha).

Baca Juga

Imbas Penerbitan SHGB Kawasan Pagar Laut Tangerang, Menteri ATR/BPN Copot Jabatan 6 Pegawai

Terakhir, perkembangan dari perkara itu sudah sampai pada tahap kedua di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel. hanya saja, hingga saat ini PT LPI belum pernah diadili di pengadilan.

Terhadap perkara itu, Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menyatakan, bingung dengan peristiwa sengketa kepemilikan tanah yang muncul akhir-akhir ini.

“Mulai dari laut yang disertifikatkan atas nama pribadi dan perusahaan, kemudian pengadilan salah gusur rumah warga di Bekasi dan kasus dugaan penyerobotan tanah dan kebun oleh PT LPI di Kabupten OKU Timur yang terjadi sebelumnya,” ujar dia, saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga

Ada Lagi Pagar Laut Sepanjang 500 Meter di Seberang Pulau C Reklamasi PIK, Pemiliknya Masih Misteri

Berkaca dari hal itu, ungkap dia, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN), Nusron Wahid harus memeriksa kembali kasus-kasus sengketa tanah yang ada di daerah.

“Tidak hanya yang viral saat ini, tetapi dari sebelum menjabat juga, besar kemungkinan banyak yang bermasalah, seperti dugaan penyerobotan tanah oleh PT LPI tadi,” ungkap dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (UNPAM) Serang itu.

Efriza menilai, dari beberapa pengalaman kasus sengketa atau penyerobotan tanah tidak dilakukan oleh entitas tunggal. Jadi sangat wajar bila masyarakat menilai dalam kasus ini ada kongkalikong mafia tanah yang duduk di posisi pengambilan keputusan, seperti pemimpin daerah maupun aparat penegak hukum atau APH.

Baca Juga

Pagar Laut di Tangerang Diakui Milik Agung Sedayu Grup, Punya Sertifikat HBG Sesuai Prosedur

Nah terkait kasus LPI tadi, dia melihat di media sosial warga kurang mempercayai lagi lembaga yang berwenang seperti BPN, Bupati yang saat itu menjabat dan APH.

“Kasus ini mesti mendapat atensi dari DPR. Wakil rakyat harus turun tangan memanggil mereka yang terlibat dalam kasus sengketa atau penyerobotan tanah seperti di OKU Timur tadi,” jelas dia.

“Komisi II yang merupakan mitra Kementerian ATR/BPN dan komisi III yang mitra kepolisian dan kejaksaan segera mengambil tindakan untuk kasus ini,” imbuh dia.

Baca Juga

TNI AL Bersama Warga dan Nelayan Mulai Bongkar Pagar Laut di Perairan Tangerang

Menurut Efriza, peran DPR RI untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah ini sangat penting dan mendesak. Hal ini untuk membuktikan bahwa pemerintah Prabowo-Gibran berpihak pada rakyat dan berkomitmen memberantas mafia tanah.

“Dukungan ini sesuai dengan program kerja Asta Cita Prabowo Gibran, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha