KPK Didesak Ajukan Banding, Terkait Syahrul Yasin Limpo Hanya Kembalikan Uang Pengganti Rp14 M

JAKARTA, iNewspalembang.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengajukan banding terhadap uang pengganti yang harus dikembalikan Mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo hanya sebesar Rp14 miliar.

Menurut Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, desakan kepada KPK untuk mengajukan banding atau vonis tersebut, lantaran angka tersebut jauh dari tuntutan Jaksa KPK sebesar Rp44 miliar. 

Baca Juga

Terbukti Bersalah atas Kasus Gratifikasi, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun Pidana Penjara

“Walau vonis penjaranya cukup tinggi ya 10 tahun, namun kalau melihat tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun sementara uang pengganti diketuk hakim hanya sekitar Rp14 miliar, jauh dari nilai tuntutan Rp44 miliar, maka menurut saya KPK harus banding,” ujar dia, Minggu (14/7/2024). 

Yudi mengatakan, bahwa upaya pemulihan aset hasil dari tindak pidana korupsi harus dilakukan secara maksimal. 

“Banding merupakan tindakan yang rasional bagi KPK,” kata dia.

Baca Juga

Syahrul Yasin Limpo Baru Kembalikan Dana Rp600 Juta, Jubir KPK: Belum Diserahkan ke Negara

Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis eks Mentan, Syahrul Yasin Limpo 10 tahun penjara.

Syahrul Yasin Limpo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Kemudian, Syahrul Yasin Limpo juga dijatuhi hukuman denda Rp300 juta subsider empat bulan penjara.

Syahrul Yasin Limpo diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp14.147.144.786 dan 30.000 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti kurungan penjara selama dua tahun.

Baca Juga

Firli Bahuri Kembali Dicekal Kementerian Hukum dan HAM untuk Kedua Kalinya

"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak punya harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana selama 2 tahun,” tegas hakim.

Editor: Sidratul Muntaha