Berobat Pakai KTP, Gubernur Sumsel: Kesehatan Hak Seluruh masyarakat, Tak Boleh Dipolitisasi

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Gubernur Sumsel, Herman Deru menyatakan, Universal Health Coverage (UHC) adalah langkah untuk menyamaratakan semua layanan Kesehatan dan tidak membedakan jarak tempuh dan ranking sosial masyarakat.

“Kesehatan adalah hak seluruh masyarakat, tak boleh di politisasi,” ujar dia, saat launching UHC dengan program Sumsel Berkat ‘Berobat Pakai KTP’ di Griya Agung Palembang, Rabu (13/9/2023).

Baca Juga

Gelar Salat Istisqo, Gubernur Herman Deru Akui Kondisi Udara di Sejumlah Wilayah Sumsel Tidak Baik

Dari 17 kabupaten dan kota, ungkap Herman Deru, sudah ada 11 kabupaten/kota yang sudah mencapai UHC, dan ada 6 kabupaten/kota lagi yang tentu juga harus menyamakan layanannya.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sendiri sudah membingkai ini dalam Program Sumsel Berkat. Oleh sebab itu, dana talangannya untuk pelayanan masyarakat yang harus dibuatkan BPJS melalui KTP saat dia sakit itu, adalah tanggungjawab Pemprov Sumsel,” ungkap dia.

Nah untuk aktivasi BPJS yang selama ini menjadi keluhan hampir setiap hari, jelas Herman Deru, itu otomatis ketika masyarakat melalui keluarganya atau aplikasi maupun langsung melalui Dinas Kesehatan atau langsung ke BPJS atau faskes yang mengurus kartu BPJS.

Baca Juga

Ini Pesan Gubernur Sumsel usai Kukuhkan Komisaris Independen dan Direktur Operasional BSB

“Ini juga aktif secara langsung, ini juga sudah jadi kesepakatan BPJS dan Pemprov Sumsel serta kabupten/kota lainnya,” jelas dia.

Editor : Sidratul Muntaha