PALEMBANG, iNewsPalembang.id - Perusahaan agen kapal menyebut praktik pembayaran penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) yang dipungut di luar ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah berlangsung sejak lama.
Fakta tersebut muncul pada sidang kasus dugaan korupsi berupa pungutan di luar ketentuan terhadap perusahaan agen kapal, dengan terdakwa Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung pada Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, Yudi Kurniawan, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Palembang, Senin (16/11/2026).
Untuk diketahui bahwa terdakwa Yudi Kurniawan, didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, menerima uang Rp2.345.300.000 dari 23 perusahaan agen kapal selama periode Mei hingga Desember 2025.
Sidang dengan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH ini, JPU Kejati Sumsel kembali menghadirkan para saksi dari perusahaan agen kapal yakni, saksi Riflis, Yakub, Yudianto, Andri Oktavianto, Nicola, Ilham dan Barlian Renando.
Menurut saksi Barlian Renando, terkait pembayaran pengurusan SPB dan SPOG, dia pernah menyerahkan uang, yang diberikan melalui Agus, salah satu orang kepercayaan dari terdakwa Yudi Kurniawan.
"Uang (pengurusan berkas SPOG) kami serahkan pada Agus, biaya penerbitan SPOG sebesar Rp1,5 juta dan kami tidak keberatan," ujar saksi, menjawab pertanyaan JPU.
Majelis Hakim yang mendengar keterangan saksi, merespons dengan mengingatkan kepada para saksi, bahwa pada perkara ini terdakwa sebagai pihak penerima dan di sini saksi sebagai pihak pemberi juga memiliki peran.
"Saksi di sini sebagai pihak pemberi, ada pasal yang dikenakan kepada pihak pemberi," kata Hakim.
Kemudian, salah satu saksi menyebut, bahwa proses penarikan sejumlah uang penerbitan SPB dan SPOG kepada agen kapal sudah menjadi tradisi yang berlangsung lama. Bahkan jauh sebelum masa kepemimpinan terdakwa Yudi Kurniawan.
"Kami hanya memiliki dua kapal dan kami baru bertugas di wilayah ini, kami hanya mengikuti kebiasaan lama," ungkap dia.
Saksi pun menyampaikan, bahwa sebelum jabatan Kalwilker dijabat terdakwa Yudi Kurniawan, ada nama-nama seperti Poniman, Kemas dan Mareda Gosta yang menjabat sebagai Kalwilker Karang Agung.
Keterangan yang disampaikan para saksi pada sidang hari ini, tak ubahnya dengan keterangan para saksi yang dihadirkan pada dua kali sidang sebelumnya, bahwa praktik pungutan penerbitan SPB dan SPOG diluar biaya resmi yang telah ditentukan oleh negara sudah berlangsung lama.
Sementara, dalam dakwaan JPU Kejati Sumsel sebelumnya, bahwa terdakwa Yudi yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diduga meminta uang kepada perusahaan agen kapal dengan nominal berkisar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Apabila permintaan itu tidak dipenuhi, penerbitan SPB dan SPOG disebut dapat diperlambat atau tidak diproses.
Kondisi itu diduga membuat perusahaan agen kapal terpaksa memenuhi permintaan pembayaran, karena khawatir kapal mereka harus menunggu lebih lama di pelabuhan sehingga menimbulkan kerugian operasional.
Selama menjabat sebagai Kawilker Karang Agung, terdakwa Yudi memiliki kewenangan melakukan verifikasi permohonan penerbitan SPB dan SPOG.
Untuk mengumpulkan uang itu, terdakwa Yudi diduga memerintahkan stafnya, Agus Darmawan, merekap permohonan penerbitan dokumen setiap bulan sekaligus menghubungi agen-agen kapal untuk meminta pembayaran di luar ketentuan PNBP.
Selama Mei hingga Desember 2025, ada 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebut. Dari penerbitan dokumen itu, terdakwa didakwa menerima uang di luar ketentuan PNBP sebesar Rp2.345.300.000 dari 23 perusahaan agen kapal.
Dalam dakwaan, JPU merinci sebesar Rp1.760.800.000 disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi. Berikutnya, Rp167.500.000 merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp417 juta lainnya berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
Uang itu diterima melalui dua cara, yakni transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa, serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Dari total penerimaan itu, sebesar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Selanjutnya, uang sebesar Rp2.121.300.000 disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam surat dakwaan, JPU menyusun dakwaan secara alternatif. Untuk dakwaan pertama, Yudi didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif ini, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
