JAKARTA, iNewsPalembang.id - Partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Demokrat, Golkar, PAN, NasDem, dan PKB menyerahkan kandidat nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.
Sikap tersebut berawal, ketika Prabowo memberi waktu satu pekan kepada parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membahas dan menyiapkan usulan nama calon pengganti Gibran. Hanya saja, beberapa parpol justru tidak akan mendorong kadernya untuk mengisi posisi RI-2 tersebut.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama kepada Presiden Prabowo untuk mengisi jabatan wakil presiden.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” ujar AHY di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Partai Demokrat, kata AHY, memahami pengusulan calon wapres merupakan kewenangan Presiden. Kemudian, MPR akan memilih satu dari dua nama yang diajukan kepala negara.
AHY mengaku telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelum partainya menentukan sikap.
"Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata dia.
Politisi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mengungkapkan, partai mereka juga menyerahkan pengusulan dua nama calon wapres kepada Prabowo.
Mekeng menilai, kandidat yang dipilih tidak harus berasal dari partai politik pendukung pemerintah. Presiden bisa mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik.
“Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut. Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu,” ungkap dia.
Sementara, Partai Amanat Nasional (PAN) pun memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, tidak ada kader PAN yang didorong untuk menjadi calon pengganti Gibran.
“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” jelas dia.
Zulhas meneruskan, bahwa Presiden Prabowo memberi waktu satu pekan kepada para ketua umum partai untuk membahas nama yang berpotensi diusulkan. Setelah itu, mereka akan kembali berdiskusi dengan Presiden.
“Tadi beliau (Presiden) menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden,” kata dia.
Hal senada diutarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Hermawi Taslim, bahwa partainya percaya Prabowo mengetahui sosok yang paling tepat untuk mendampinginya.
“NasDem tidak mengajukan nama siapa pun, karena menurut ketentuan UUD 45, kandidat diajukan oleh Presiden,” tutur dia.
Hermawi menegaskan, NasDem akan mendukung keputusan Presiden Prabowo dalam menentukan calon pendampingnya.
“NasDem percaya sepenuhnya bahwa pilihan presiden adalah pilihan terbaik buat bangsa, beliaulah yang paling tahu siapa yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi beliau, yang kompatibel dengan beliau,” kata dia.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru membantah mengusulkan Ketua Umum Muhaimin Iskandar sebagai pengganti Gibran. Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, PKB tidak pernah membahas maupun mengajukan nama untuk posisi tersebut.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” tegas dia, Sabtu (14/11/2026).
Khozin menyebut, PKB lebih berfokus pada persoalan hukum dan konstitusi yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran. Dia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi pijakan partainya dalam mengambil langkah politik di parlemen.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” kata dia.
Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pandangan mengenai kriteria calon pengganti Gibran. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PKS, Mardani Ali Sera menyarankan, Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan sosok yang memiliki kemampuan memperkuat perekonomian nasional.
Mardani berharap wapres terpilih nantinya dapat bekerja sama dengan Presiden dalam menjalankan pemerintahan.
“Kita berharap wapres yang terpilih nanti bisa bekerja sama dengan Presiden dalam memimpin bangsa,” kata Mardani dalam keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Mardani, kemampuan ekonomi menjadi salah satu pertimbangan penting di tengah tekanan dinamika global terhadap perekonomian Indonesia.
“Presiden Prabowo sebaiknya mencari wapres yang mempunyai kemampuan dalam menjaga dan memperkuat ekonomi Indonesia. Menurut saya ini penting mengingat dinamika global yang turut menggerus perekonomian dalam negeri,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
