Ini Fasilitas yang Didapat Gibran Usai Mundur dari Jabatan Wapres Sesuai UU Nomor 7 Tahun 1978

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Semua hal terkait pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Seperti termaktub dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, Gibran tetap berpotensi memperoleh hak pensiun dan sejumlah fasilitas sebagai mantan wakil presiden, walau telah mengakhiri masa jabatannya lebih awal.

Baca Juga

Tindaklanjuti Usulan Pemakzulan Wapres Gibran, Puan: Semua Harus Ikuti Mekanisme dan konstitusi

Untuk diketahui, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).

Nah, pada penjelasan Pasal 6 UU tersebut, setiap pemberhentian presiden maupun wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Status itu hanya gugur apabila MPR secara tegas menetapkan bahwa pemberhentian dilakukan dengan tidak hormat.

Kemudian, Pasal 6 mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan uang pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima saat masih menjabat.

Baca Juga

Jawaban Menkeu Purbaya ke saat Ditanya Wapres Gibran Soal Kegelisahan Pemda Terkait Pemangkasan TKD

"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen (seratus persen) dari gaji pokok terakhir," dikutip dalam Ayat 2 Pasal 6 UU 7/1978, Kamis (12/11/2026).

Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden juga berhak memperoleh tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pensiunan pegawai negeri.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 itu juga mengatur sejumlah fasilitas lain. Mulai dari biaya rumah tangga yang mencakup kebutuhan air, listrik, dan telepon, serta pembiayaan perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarganya.

Baca Juga

Momen Gibran Ngirup Cuko saat Makan Pempek Tumpah di Pasar 16 Ilir Bareng Gubernur dan Wali Kota

Fasilitas lainnya meliputi rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya. Negara juga menyediakan satu unit kendaraan dinas beserta pengemudinya.

Dalam aturan yang sama, pembayaran uang pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan wakil presiden mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Tak hanya itu, Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga memberikan hak kepada mantan presiden dan mantan wakil presiden untuk memiliki staf yang berasal dari kalangan pegawai negeri.

Editor: Sidratul Muntaha