JAKARTA, iNewspalembang.id – Tak lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Banjarmasin dan Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa langsung angkat bicara.
Seperti diketahui, bahwa lembaga antirasuah ini melakukan OTT di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (4/2/2026).
Untuk di Banjarmasin, KPK menangkap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Lalu di Jakarta, meringkus Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, hingga sejumlah pejabat bea cukai turut diperiksa tim penyidik KPK.
Nah menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan, bahwa bila terbukti bersalah, maka anak buahnya harus ditindak tegas.
“Biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang bersalah ya, ditindak secara hukum, sesuai dengan peraturan perundangan yang ada,” ujar dia, usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata Purbaya, menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Bahkan, pihaknya memastikan tidak akan ada upaya intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.
Kendati begitu, Kemenkeu, sambung dia, tetap akan memberi pendampingan hukum kepada jajaran yang terseret kasus tersebut. Pendampingan itu diberikan sebagai bentuk tanggung jawab institusi, bukan untuk menghalangi proses hukum.
“Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira. Kita temenin aja sampai prosesnya selesai," tegas dia.
Pascaoperasi senyap ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status perkara pihak-pihak yang telah ditangkap.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
