PALEMBANG, iNewspalembang.id - Sejumlah jurnalis di kota Palembang menandatangani deklarasi bersama untuk memegang teguh independensi dan mewujudkan jurnalisme berkualitas, dalam proses peliputan Pemilu 2024 yang akan datang.
Deklarasi “Jurnalis Bukan Jurkam” ini, diikuti dan ditandatangani oleh sejumlah perwakilan dari PWI Sumsel, AJI Palembang, IJTI Sumsel, PFI Palembang, IWO Sumsel, FJP Sumsel, JMSI Sumsel, SMSI Sumsel, Akademisi Universitas Sriwijaya, Stisipol Candradimuka, dan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Sumsel.
“Kita bersepakat untuk mewujudkan jurnalisme berkualitas dan mengawal pemilu yang demokratis, sehingga nanti terpilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat,” ungkap Ketua AJI Palembang, Fajar Wiko usai deklarasi.
Deklarasi ini, lanjut Wiko, merupakan bagian dari tanggung jawab pers sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.
Para deklarator jurnalis bukan jurkam ini, merupakan peserta training Mis-Disinformasi, yang digagas oleh AJI Kota Palembang atas dukungan dari AJI Indonesia dan Google News Initiative. “Deklarasi ini juga merupakan komitmen jurnalis dan pewarta di kota Palembang untuk mencerdaskan masyarakat, seiring peningkatan kemampuan dan pemahaman jurnalis mengenai gangguan informasi yang muncul menjelang dan saat pemilu,” jelasnya.
Training ini, berlangsung selama dua hari yang dilatih oleh Zainudin Muda dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada dan Nurika Manan dari AJI Indonesia. Dalam proses kerja peliputan yang dilakukan oleh jurnalis, menurut Zainuddin acapkali muncul gangguan informasi yang selama ini hanya dikenal dengan istilah hoaks.
Padahal, banyak sekali jenis, kategori dan pola gangguan informasi yang bisa mengaburkan substansi dan fakta dalam pemberitaan.
“Kami senang dengan antusiasme jurnalis di kota Palembang, kami harapkan semangat yang ada dalam training ini bisa terus dijaga dalam konteks tugas peliputan pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Nurika Manan, salah satu trainer dari AJI Indonesia menjelaskan bagaimana kemudian jurnalis bertugas menangkal informasi dan bertanggung jawab dalam pemberitaan yang dilakukan.
Sebab, bukan tidak mungkin menurutnya informasi yang salah itu muncul dari mana saja, seperti dari pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, ataupun narasumber pemberitaan. “Gangguan informasi ini akan banyak sekali muncul menjelang pemilu, utamanya juga akan muncul di sosial media. Sehingga jurnalis dibekali sejumlah kemampuan melalui training mis-disinformasi ini,” pungkasnya.
Editor : Andhiko Tungga Alam
Artikel Terkait
