JAKARTA, iNewspalembang.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Pemilu Indonesia, dan mungkin terbesar di dunia karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama.
“Dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 akan menjadi pekerjaan yang sangat besar dan yang terberat. Kita juga harus ingat hati-hati mengenai ini, yang melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar, dengan rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis kita yang sangat beragam,” ujar dia, saat membuka Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Jadi, ungkap Presiden, pengawasan Pemilu menempati posisi yang sangat sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas, untuk membuat hasil pemilu dipercaya oleh rakyat.
“Sebagaimana perintah undang-undang, kita harus menyiapkan pemilihan serentak untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan pada pilkada serentak pada tahun yang sama,” ungkap dia.
Namun, Jokowi yakin, dengan pengalaman penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, Indonesia memiliki bekal yang lebih dari cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas. Karena kualitas pemilu merupakan fondasi politik yang penting di dalam bernegara dan berpemerintahan.
“Pengawasan pemilu, peran Bawaslu menempati posisi yang sangat sentral. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas,” tegas dia.
Tak lupa, Jokowi mengingatkan, dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Penyelenggaraan pemilu yang terpercaya akan membuahkan sebuah legitimasi yang kuat.
“Seperti pertandingan sepak bola, semua akan menerima dan mengakui hasil pertandingan jika prosesnya dilakukan secara adil dan berintegritas,” jelas dia.
Sebagai contoh, terang Presiden, persoalan yang kerap terjadi dalam setiap pemilu yaitu soal daftar pemilih tetap (DPT) yang sering dijadikan bahan untuk menuding terjadinya kecurangan. Jadi diharapkan Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini.
“Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya, karena urusan DPT ini sangat krusial. Dari tahun ke tahun selalu ini terus yang menjadi bahan dan sangat mempengaruhi trust, mempengaruhi kepercayaan masyarakat kita,” terang dia.
“Padahal yang namanya data itu kita ini paling lemah di urusan data, karena memang geografis kita rentangnya sangat panjang dan sangat beragam. Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
