Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Fakta Sidang Korupsi Pungutan di Luar Ketentuan ke Agen Kapal, Saksi Sebut sudah Jadi Praktik Lama
Advertisement . Scroll to see content

Sidang Kasus Pungli 23 Perusahaan Agen Kapal, Saksi Ungkap Soal Komplain namun Tetap Membayar

Kamis, 19 November 2026 | 13:20 WIB
  • author Sidra
Sidang Kasus Pungli 23 Perusahaan Agen Kapal, Saksi Ungkap Soal Komplain namun Tetap Membayar
Glenn Rizdki dari PT Samudra Capit Hitam saat memberikan kesaksian pada sidang di PN Kelas 1A Khusus Palembang, Kamis (19/11/2026). (iNewsPalembang.id/foto: Sidratul Muntaha)

PALEMBANG, iNewsPalembang.id - Sidang kasus dugaan korupsi pungutan di luar ketentuan terhadap perusahaan agen kapal, kembali menghadirkan saksi Glenn Rizdki dari PT Samudra Capit Hitam, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Kamis (19/11/2026).

Untuk diketahui, kasus pungutan liar (pungli) terhadap 23 perusahaan agen kapal, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar itu, menyeret Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, Yudi Kurniawan, menjadi terdakwa.

Terdakwa Yudi Kurniawan disebut memungut uang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) diluar biaya resmi. Padahal, pengurusan berkas penerbitan SPB dan SPOG itu telah dilakukan secara online. 

Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH, saksi Glenn Rizdki menyatakan bahwa pungutan di luar ketentuan yang dibayar agen kapal bervariasi.

"Beda tipis tipis saja yang Mulia. Jadi diantara 4 agen (kapal) itu ada perbedaaan pembayaran," ujar dia kepada Majelis Hakim.

Hakim kembali melanjutkan pertanyaan kepada saksi Glenn, terhadap adanya perbedaan pungutan SPB dan SPOG tersebut, apakah dari pihak saksi ada komplain dan dirugikan.

"Ya rugi yang mulia. Kami komplain yang mulia, tapi tetap bayar semua," jawab saksi lagi.

Berikutnya, Hakim bertanya terkait pembayaran resmi dan apakah ada tanda terima berupa kuitansi.

"Ketika kapal itu aktivitas belum ada tagihannya. Selama ini, check list nya sama dengan pergerakan kapal. Kalau check list yang resmi tidak ada dan tak ada kuitansinya. Kami tidak paham mengapa tidak ada kuitansi," ungkap saksi.

Terakhir, Hakim bertanya dari semua peristiwa ini, apakah dari agen agen kapal yang di pegang saksi kondisinya semakin untung atau rugi.

"Saya bagian operasional yang Mulia, yang bagian pengecekan (untung/rugi) itu bagian finance," jelas saksi.

Sementara sebelumnya, JPU dalam amar dakwaannya menyebut selama Mei hingga Desember 2025 ada 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebut. Terdakwa Yudi Kurniawan diduga telah menerima uang sebesar Rp2,3 miliar lebih dari 23 perusahaan agen kapal.

Dari jumlah sebesar itu, Rp1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan. Lalu, Rp167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp417 juta dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.

Uang itu diterima melalui dua cara yakni, transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa, dan penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.

Untuk total penerimaan yang didakwakan sebesar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta diberikan kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.

Uang sebesar Rp2,1 miliar lebih itu digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa Yudi Kurniawan didakwa JPU melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.

Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Editor: Sidratul Muntaha

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut