Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Ini Satu Alasan PSSI Kembali Pilih Indra Sjafri Nahkodai Timnas U-23 SEA Games 2025
Advertisement . Scroll to see content

Imbas Dugaan Penerbitan SK Ilegal, Erick Thohir dan Yunus Nusi Dilaporkan FFI ke Komite Etik PSSI

Selasa, 17 November 2026 | 19:09 WIB
  • author Susanto
Imbas Dugaan Penerbitan SK Ilegal, Erick Thohir dan Yunus Nusi Dilaporkan FFI ke Komite Etik PSSI
FFI/AFI melaporkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Sekjen PSSI, Yunus Nusi terkait dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik PSSI. (iNewsPalembang.id/ist)

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Yunus Nusi dilaporkan Federasi Futsal Indonesia/Asosiasi Futsal Indonesia (FFI/AFI) terkait dugaan pelanggaran etik kepada Komite Etik PSSI. 

Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar yang menandatangani laporan tersebut, memohon pemeriksaan independen atas tindakan Erick Thohir dan Yunus Nusi dalam proses penerbitan Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Menurut Michael, sikap tersebut ditempuh bukan untuk menyerang pribadi pihak mana pun ataupun menghalangi mekanisme demokrasi organisasi, termasuk penyelenggaraan KLB FFI bila memiliki dasar dan persyaratan yang sah. 

"Fokus pengaduan ini menguji kepatuhan prosedur, integritas tata kelola, serta batasan kewenangan pejabat PSSI terhadap Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA dalam menerbitkan keputusan yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan sah hasil Kongres," ujar dia.

Michael mengatakan, ada empat poin krusial yang menjadi dasar pengujian etik, pertama soal ketiadaan rujukan kewenangan dalam statuta. Sesuai SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 yang sedang berjalan, tanpa merujuk pada satu pun pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan tersebut. 

"Padahal, Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) ART FFI secara tegas menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota semata-mata pada mekanisme Kongres Asosiasi Anggota, dalam hal ini FFI/AFI," kata dia.

Poin krusial kedua, ungkap Michael, terkait pengabaian hak jawab dan mekanisme sengketa internal. Keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan secara sepihak tanpa pernah didahului pemanggilan, permintaan klarifikasi, kesempatan membela diri (Pasal 16 ayat (6) dan Pasal 26 ayat (10) Statuta PSSI), ataupun syarat minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial (Pasal 36 ayat (4) huruf b ART FFI dan Pasal 33 huruf d Statuta PSSI). 

"Sekjen PSSI juga mengabaikan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam tenggat 30 hari kerja melalui tim ad hoc sebagaimana diamanatkan Pasal 91 ayat (1) Statuta PSSI," ungkap dia.

Kemudian, poin krusial ketiga, soal dugaan konflik kepentingan dalam rapat komite eksekutif. Disini FFI meminta investigasi atas informasi adanya oknum anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi, yang diduga menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan surat permohonan KLB FFI.

"Lalu turut mengambil keputusan dalam Rapat Exco PSSI tanggal 28 Agustus 2026 tanpa mendeklarasikan konflik kepentingan (Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (2) Statuta PSSI)," tegas dia.

Poin terakhir,  intervensi terhadap independensi asosiasi anggota. Bahwa Penunjukan Plt oleh PSSI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI mengambil alih mekanisme internal organisasi, berpotensi mencederai prinsip netralitas dan kebebasan anggota FFI dari campur tangan pihak ketiga sebagaimana dijamin Pasal 13 ayat (1) huruf k dan l serta Pasal 14 ayat (1) huruf b Statuta PSSI.

"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional, agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," jelas dia.

Terhadap laporan ini, Michael berharap, menjadi perhatian Komite Etik PSSI karena pelanggaran yang terjadi berpotensi terjadi juga terhadap Asosiasi Anggota PSSI lainnya. Perlu juga ada kepastian hukum dan pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang dari unsur Pimpinan PSSI agar tidak ada korban Asosiasi Anggota lainnya ke depan.

"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini, karena kami ingin PSSI memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia," terang dia.

Michael menambahkan, mengingat Komite Etik merupakan Badan Yudisial yang independen dan keputusannya tidak dapat diintervensi oleh organ PSSI lainnya (Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI), maka FFI memohon pembentukan tim investigasi khusus (Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI) untuk memeriksa dokumen Rapat Exco 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta memeriksa para pihak terkait secara objektif dan transparan. 

"Sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola olahraga internasional, laporan ini turut ditembuskan secara resmi kepada FIFA dan AFC," tandas dia.

Editor: Sidratul Muntaha

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut