Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : 2 Terdakwa Kasus Suap Pengadaan Smart Board dan Chromebook Muara Enim Divonis Sesuai Tuntutan JPU
Advertisement . Scroll to see content

Hakim Tolak Eksepsi Edison, Sidang Kasus Gratifikasi Smart Board dan Chromebook Muara Enim Berlanjut

Rabu, 18 November 2026 | 20:23 WIB
  • author Sidra
Hakim Tolak Eksepsi Edison, Sidang Kasus Gratifikasi Smart Board dan Chromebook Muara Enim Berlanjut
Terdakwa Edison (kanan) dan terdakwa Adi Triayadi mendengarkan Majelis Hakim membacakan putusan sela pada sidang PN Kelas 1A Khusus Palembang, Rabu (18/11/2026). (iNewsPalembang.id/foto: Sidratul Muntaha)

PALEMBANG, iNewsPalembang.id - Majelis Hakim yang diketuai Hakim Corry Oktarina SH MH, menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan tim Penasihat Hukum Bupati Muara Enim nonaktif, Edison dan terdakwa Adi Triayadi.

Penolakan eksepsi tersebut disampaikan Hakim Corry dalam putusan sela pada sidang kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi senilai Rp13,05 miliar pada pengadaan Smart Board dan Chromebook Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Rabu (18/11/2026).

Majelis Hakim dalam amar putusan sela menegaskan, bahwa perlawanan atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum kedua terdakwa tidak dapat diterima. 

Dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian pokok perkara.

“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison dan Adi Triayadi tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” tegas Hakim Corry.

Dengan ditolaknya eksepsi itu, maka proses persidangan tidak berhenti pada keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Berikutnya, perkara akan memasuki tahapan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi untuk menguji seluruh dakwaan yang sebelumnya disampaikan JPU KPK.

Usai putusan sela tersebut, persidangan selanjutnya masuk pada agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK.

JPU KPK mengungkapkan, pihaknya akan menghadirkan sebanyak 59 saksi, termasuk saksi ahli, untuk memperkuat pembuktian atas dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada para terdakwa.

Sementara, tim Penasihat Hukum Edison dan Adi Triayadi menuturkan, pihaknya juga sudah menyampaikan rencana untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi a de charge (meringankan).

Pihak terdakwa berencana menghadirkan sekitar lima saksi, termasuk saksi ahli hukum pidana, untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung pembelaan terhadap dakwaan JPU KPK.

Dalam surat dakwaan, JPU KPK menyatakan para terdakwa didakwa melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 mengenai Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Editor: Sidratul Muntaha

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut