Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Dapat Dukungan Jadi Pengganti Gibran sebagai Wapres, Dasco: Hormati Hak Presiden
Advertisement . Scroll to see content

RUU Perampasan Aset Disepakati DPR RI untuk segera Disahkan

Rabu, 18 November 2026 | 18:34 WIB
  • author Achmad Al Fiqri
RUU Perampasan Aset Disepakati DPR RI untuk segera Disahkan
Rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya oleh Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). (iNewsPalembang.id/Foto: Achmad Al Fiqri)

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disepakati Komisi III DPR RI untuk disahkan. 

Keputusan atas kesepakatan tersebut muncul pada rapat pengambilan keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan peserta agar RUU itu dilanjutkan ke pembicaraan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat

"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan kepada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR yang terdekat setuju?" tanya Dasco ke forum rapat.

"Setuju," jawab peserta rapat sambil bertepuk tangan.

Untuk diketahui, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya melaporkan telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU tersebut.

Dengan rinciannya, 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Menurut Habiburokhman, pembahasan juga dilakukan dengan menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli untuk memperkaya materi RUU.

"Alhasil, pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," ucap Habiburokhman.

10 pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnyai:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset yang menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

3. Penegasan bahwa pelaku tindak pidana tetap dapat dikenai ancaman pidana sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati.

4. Pembagian kewenangan dan prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, mulai dari penelusuran, pembuktian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan, pemeriksaan pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan.

5. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik, termasuk jaminan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

6. Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat.

7. Pengaturan kewenangan badan pengelola aset yang kompeten dan profesional, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

8. Pengawasan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar mekanisme perampasan aset tidak menjadi sarana penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Editor: Sidratul Muntaha

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut