Periksa Kajari Karo dan Jajaran, Kejagung Siapkan Sanksi bila Ada Pelanggaran di Kasus Amsal Sitepu

JAKARTA, iNewspalembang.id - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk dan jajarannya dijemput Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dilakukan pemeriksaan terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret videografer Amsal Sitepu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna menyatakan, bila memang ditemukan pelanggaran terhadap proses pemeriksaan tersebut, maka Kejagung siap memberi sanksi tegas kepada Kajari Karo dan jajarannya.

Baca Juga

Penjelasan Kejagung Soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap ABK Kapal Bawa Sabu 2 Ton

"Apabila nanti terbukti ada pelanggaran maka akan ada sanksi dari internal. Kita tunggu aja hasilnya," ujar dia, Minggu (5/4/2026).

Proses klarifikasi ini, kata Anang, berkaitan dengan profesional atau tidaknya jajaran Kejari Karo dalam menangani perkara tindak pidana korupsi (tipiko) tersebut. 

"Kami pastikan pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.Tentunya kami dalam hal ini butuh waktu dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah,"  kata dia.

Baca Juga

Terkait Penanganan Perkara dengan Penerapan KUHP dan KUHAP Baru, Kejagung Ubah SOP

Anang mengungkapkan, jajaran yang dijemput Kejagung tersebut yakni Kajari Karo, Danke Rajagukguk; Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring, hingga jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani kasus Amsal Sitepu. 

Mereka dijemput untuk menjalani pemeriksaan di Kantor Kejagung di Jakarta, Sabtu (4/4/2026).

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi ini bermula dari pengadaan jasa pembuatan video profil desa dalam rentang anggaran 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh perusahaan dari Amsal Sitepu.

Baca Juga

Janji Incar dan Tindak Jaksa Tercela, Kejagung Minta Masyarakat Tak Ragu Laporkan ke Puspenkum

Perusahaan milik Amsal telah mengajukan penawaran kerja sama kepada 20 pemerintah desa tersebar di empat kecamatan yakni, Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran, dengan proposal nilai pekerjaan sekitar Rp30 juta untuk satu video profil desa.

Sayangnya, kerja sama itu berujung pidana hingga akhirnya Amsal Sitepu dituntut penjara dua tahun oleh JPU atas perkara dugaan mark-up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Amsal kemudian dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Vonis Bebas itu diputuskan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.

Baca Juga

Tak Hanya Mengapresiasi, Presiden Prabowo Sindir Kerja Jaksa di Daerah dan Sebut Harta yang Haram

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ujar Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang dalam amar putusannya.

Editor : Sidratul Muntaha