Simpulkan Delapan Poin Percepatan Reformasi, DPR RI Sepakati Polri Tetap di Bawah Presiden

JAKARTA, iNewspalembang.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak menjadi lembaga yang berada di bawah institusi kementerian, setelah ada kesepakatan dari DPR RI.

Kesepakatan tersebut muncul pada kesimpulan percepatan reformasi Polri yang dibacakan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Rapat Paripurna, Selasa (27/1/2026).

Baca Juga

Polri Ungkap Alasan Interpol Baru Terbitkan Red Notice untuk Buronan Riza Chalid

Dalam sidang tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, yang memimpin sidang bertanya kepada seluruh anggota peserta rapat.

“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi III DPR atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri, apakah dapat disetujui?" ujar dia.

Terhadap pertanyaan tersebut, para peserta rapat pun melontarkan jawaban yang sama dan serentak.

Baca Juga

Soal Narasi Polri di Bawah Kementerian, Habiburokhman: Sengaja Dibuat untuk Lemahkan Presiden

“Setuju,” seru para peserta rapat.

Berikut delapan poin percepatan reformasi dari DPR RI:

1. Komisi III menegaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

Sadar Tugas Polri Jauh dari Kesempurnaan, Ini Ungkapan Permohonan Maaf dari Kapolri

2. Komisi III DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000.

3. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 karena sudah sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan undang-undang Polri.

4. Komisi III DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat dan Propam

Baca Juga

Kapolri Listyo Sigit Ungkap Doktrin Baru Polisi Hadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat

5. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa Perencanaan dan Penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip bebasis akar rumput (bottom up) yaitu diawali dari usulan kebutuhan dan masing-masing satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK No. 62 Tahun 2023 dan PMK No. 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan.

6. Komisi III DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititikberatkan pada reformasi kultural mulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi.

7. Komisi III DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Baca Juga

Musnahkan Barang Bukti Narkoba Senilai Rp29,37 T, Presiden Prabowo Sebut Polri Makin Peka

8. Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembentukan RUU Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan Pemerintah berdasarkan UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No.13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan perundang-undangan terkait.

Editor : Sidratul Muntaha