Palembang Jadi Contoh Paparan Asap Kualitas Udara Buruk, PB IDI Minta Pemerintah Tangani Karhutla
JAKARTA, iNewsPalembang.id - Pemerintah diminta segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah daerah. Karena kondisi itu memunculkan paparan asap dan buruknya kualitas udara.
Permintaan tersebut diutarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), karena dampak dari terpaparnya asap dan buruknya kualitas udara dapat memicu gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan hingga meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang.
Menurut Ketua Umum PB IDI, dr Slamet Budiarto, bahwa kualitas udara di sejumlah wilayah sudah tergolong mengkhawatirkan. Sebagai contoh wilayah Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) yang menurut pemantauannya mencatat indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) di atas 500.
"Kalau karhutla itu kita kan bisa mendeteksi kualitas udara melalui internet juga ada. Jadi, misalnya saya pantau di daerah Palembang itu di atas 500 (AQI), padahal normalnya harus di bawah 70 kan," ujar dia pada konferensi pers di Sekretariat PB IDI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Kondisi tersebut, kata Slamet, harus menjadi perhatian serius pemerintah, karena paparan polusi udara dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Selain meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan infeksi paru, paparan polutan tertentu dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko kanker.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena lama-kelamaan kalau udara kita lebih dari normal, maka akan efeknya yang tidak baik untuk masyarakat; bisa sakit, infeksi pernapasan, infeksi paru," kata dia.
"Bahkan jangka panjang juga bisa menyebabkan kanker ya, itu jangka panjang. Sehingga secepatnya memang harus ditanggulangi," imbuh dia.
Tak hanya meminta percepat penanganan karhutla, PB IDI pun mendorong pemerintah memperkuat langkah pencegahan untuk melindungi masyarakat dari paparan asap. Salah satunya lewat sosialisasi mengenai bahaya polusi udara dan upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan.
Berikutnya, meminta pemerintah menjamin ketersediaan masker bagi masyarakat di wilayah terdampak, terutama anak-anak yang dinilai rentan mengalami gangguan kesehatan akibat kualitas udara buruk.
"Kedua, preventif pencegahan. Ke depannya memang harus diminimalisir karhutla-nya. Pemerintah juga harus menjamin masker untuk masyarakat, terutama untuk anak sekolah yang rentan sakit ya; anak TK, SD, SMP, ya kan SMA, itu harus diberikan masker," ungkap dia.
Slamet melanjutkan, bahwa tenaga kesehatan beserta fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dinilai siap memberi penanganan kepada masyarakat yang terdampak. Kesiapan itu mencakup dokter, perawat, bidan, serta tenaga kesehatan lainnya.
"Ketiga, dokter-dokter kita siap, termasuk faskes nya, rumah sakit ya. Saya kira SOP terhadap karhutla itu hampir semua dokter sudah tahu; dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lain. Jadi itu yang perlu kami sampaikan," tandas dia.
Editor: Sidratul Muntaha