Ungkap Persoalan Kereta Cepat Whoosh, Luhut: kalau cari Popularitas Murahan Silakan Lah!

JAKARTA, iNewspalembang.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, siapa pun yang mau berkomentar terkait proyek kereta cepat Whoosh agar mencari data terlebih dahulu agar mengerti. 

Karena, sambung dia, pihaknya berupaya untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada.

Baca Juga

Rencana Luhut Minta Proyek Family Office Pakai APBN, Menkeu Purbaya: Ya Bangun Saja Sendiri

"Apa yang nggak bisa diselesaikan kalau kita kompak? Ada yang bilang Whoosh akan diganti South China Sea, kadang nggak ngerti bicara," tegas dia, pada diskusi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di JS Luwansa, Jakarta, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Saran saya kalau nggak ada datanya nggak usah komentar dulu, cari datanya baru komentar, baru enak. atau kalau cari popularitas murahan silakan lah tapi saya pikir kita harus mendorong pemerintah kompak solid basisnya data," imbuh dia lagi.

Menurut Luhut, proyek kereta cepat Whoosh yang dibeli dari China disebut telah bermasalah sejak awal.Hal itu diakuinya ketika masih menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga

Ini Beberapa Isu Strategis Ekonomi yang Diutarakan Dewan Ekonomi Nasional kepada Presiden Prabowo

Luhut melanjutkan, bahwa pada awalnya persoalan pembayaran utang proyek Whoosh bisa teratasi dengan restrukturisasi keuangan dan pihak China menerima hal itu.

"Whoosh itu kan tinggal restructuring saja siapa yang minta APBN? tak ada yang pernah minta APBN? Restructuring, saya sudah bicara dengan China karena saya yang sejak awal mengerjakan itu karena saya terima sudah busuk itu barang," ujar dia 

Luhut mengungkapkan, terhadap kondisi tersebut pihakna pun mencoba memperbaiki keuangan Whoosh dan melakukan audit. Bahkan, Luhu mengklaim pihak China juga mau menerima hal itu dan bersedia menunggu.

Baca Juga

Bicara Rantai Pasok Global Battery Electric Vehicle, Luhut Klaim Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci

"China mau untuk melakukan dan kemudian pergantian pemerintah agak terlambat sehingga sekarang nunggu Keppres sehingga timnya geser berunding dan sementara china sudah bersedia, nggak ada masalah," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha