Kemenkeu Buka Seleksi Calon Petinggi OJK, Anggota Parpol Diperkenankan Mendaftar

JAKARTA, iNewspalembang.id – Anggota partai politik (parpol) diperbolehkan untuk mendaftar seleksi sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Ketua Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel), Arief Wibisono, bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi membuka pendaftaran calon ADK OJK dan peserta seleksinya boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik selama proses seleksi berlangsung.

Baca Juga

Diduga Terlibat Praktik Penggelapan Pajak, Menkeu Siap Tindak Tegas 40 Perusahaan Baja

Hanya saja, sambung Arief yang juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal itu, bila nanti terpilih, mereka wajib melepas keanggotaan partai politik.

“Calon tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik selama proses pencalonan berlangsung, mulai dari pendaftaran hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR,” ujar dia pada konferensi pers, Rabu (11/2/2026).

Ketentuan tersebut, kata Arief, untuk mencegah potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam proses seleksi. Karena, independensi OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan harus dijaga sejak tahap awal pencalonan.

Baca Juga

Nah Lho, Mulai 2026 Nanti DJP Bakal Pelototi Rekening Digital dan Uang Elektronik Milik Masyarakat

“Sebelumnya, kalau nanti dia mau ditetapkan, baru dia sudah wajib itu nggak boleh ada Parpol ya. Tapi kita ingin mencegah ini conflict of interest, teman-teman. Jadi sebelum ditetapkan sebagai ADK,” kata dia.

Arief mengungkapkan, ketentuan itu telah diatur dalam Undang-Undang OJK sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Aturan itu ditegaskan bahwa calon yang memiliki jabatan di partai politik wajib melepaskan jabatannya sebelum resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Juga

Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani: Saya Sudah Cukup Lama

“Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang OJK dan yang diubah dengan Undang-Undang P2SK, itu yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada parpol tersebut sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisioner OJK,” tandas dia.

Baca Juga

Sebut Anggota DPR Kerap Hambat Proses Penyidikan, Mahfud MD: Jangan Main Ancam-ancam!

Baca Juga

Diduga Janggal dan Tak Sesuai LHPKN, KPK Telusuri Kekayaan Rafael Alun Trisambodo  

Editor : Sidratul Muntaha