MK Putuskan Pilkada Empatlawang 2024 Diulang, Kuasa Hukum HBA: Jadi Pembelajaran Penyelenggara

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pilkada Empatlawang 2024, Sumsel, dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Hasl tersebut bedasarkan amar putusan MK atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon dalam hal ini, pasangan H Budi Antoni Aljufri (HBA) - Henny Verawati, yang dibacakan dalam sidang putusan, di Gedung MK, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Baca Juga

Batal Ditanggal 6 Februari, Mendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah Bersamaan Putusan Dismissal MK

Hakim MK, Daniel Yusmic P Foekh menyatakan, PSU pada Pilkada Empatlawang 2024 hanya akan diikuti dua pasangan calon, yakni H Joncik Muhammad - Arifai dan pasangan HBA - Henny Verawati.

Hasil putusan MK tersebut, sekaligus membatalkan hasil penghitungan suara yang sebelumnya ditetapkan oleh KPU Empatlawang dalam Keputusan KPU Empatlawang Nomor 1325 tahun 2024 tertanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hasil pemiliha Bupati dan Wakil Bupati Empatlawang 2024.

MK menilai pelaksanaan Pilkada Empatlawang 2024 sebelumnya mengandung permasalahan hukum yang berdampak pada hasil pemilihan.

Baca Juga

Pilkada Muara Enim 2024: Pakar Hukum Sebut Sengketa di MK Tak Hanya Soal Selisih Suara

Menyikapi hal ini, Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata menyatakan, bakal bersosialisasi terlebih dahulu kepada pihak terkait, seperti penyelenggara serta pengawas.

“Tentu (Putusan MK) akan kita tindaklanjuti,” ujar dia, Senin (24/2/2025).

Dalam waktu dekat, ungkap Andika, pihaknya akan menggelar rapat terkait pelaksanaan PSU pada Pilkada Empatlawang tersebut, terkhusus mengenai lokasi pelaksanaan PSU serta tahapan Pilkada akan digelar paling lama 60 hari setelah putusan dikeluarkan.

Baca Juga

Mendagri Usulkan Gubernur Terpilih di Pilkada Serentak 2024 yang Tak Bersengketa Dilantik 6 Februari

"Nanti (pelaksanaan) 60 hari setelah putusan dibacakan. Tahapannya juga harus dipersiapkan, seperti sosialisasi dan konsolidasi serta tahapan kampanye sebelum hari pencoblosan," ungkap dia.

Sementara terpisah, Kuasa Hukum HBA-HENNY, Fahmi Nugroho SH MH menjelaskan, bahwa tentu ini semua merupakan jawaban doa dari semua masyarakat Kabupaten Empatlawang, khususnya pendukung HBA-HENNY.

"Putusan MK ini bisa jadi pembelajaran bagi penyelenggara yang memiliki kewenangan, agar tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaan yang dilimpahkan padanya,” jelas alumni Fakultas Hukum (FH) Universitas Sriwijaya (Unsri), angkatan 1997 itu saat dikonfirmasi, Senin (24/2/2025).

Baca Juga

MK Mulai Gelar Sidang Perdana 310 Perkara PHPU Kepala Daerah, Ada 23 Kasus PHPU Gubernur

Fahmi menilai, sejak awal pihaknya telah berteriak-teriak tentang cara menghitung masa jabatan kepala daerah yang telah dirumuskan MK. Terbukti dengan putusan ini, apa yang didalilkan pihaknya dikabulkan MK.

"HBA mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Empatlawang yang tidak henti-hentinya mendoakan perjuangan ini. Namun ini belum selesai, ke depan akan ada PSU, dan mohon pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, dan mengawasi proses penghitungan suara," tandas dia. 

Editor : Sidratul Muntaha