Suhu Politik Pilkada Gubernur Sumsel 2024 Memanas, Tim Advokasi HDCU Laporkan Dugaan Pelanggaran

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Jelang hari pencobolosan Pilkada Gubernur Sumsel 2024 pada 27 November mendatang, suhu politik kian memanas.

Terbukti, Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Herman Deru - Cik Ujang (HDCU), yang diwakili oleh pengacara Muhammad Widad, SH, MH, mendatangi Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga

Survei LSI Ungkap Faktor yang Bikin HDCU Lebih Unggul dari Paslon Lain di Pilkada Gubernur 2024

Mereka membawa laporan dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Paslon NOmor Urut 03, terkait dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam kegiatan kampanye politik.

Menurut Anggota Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Muhammad Widad, kehadiran ASN dalam kampanye jelas melanggar UU Nomor 1 Tahun 2015 dan PP 189 Tahun 2015 yang mengatur netralitas ASN serta melarang keterlibatan ASN, pejabat BUMD, kepala desa, hingga lurah dalam mendukung kandidat.

Laporan ini, sambung dia, mengindikasikan keterlibatan sejumlah ASN dan pejabat di beberapa lembaga penting di Sumsel, termasuk lingkungan Pemprov Sumsel, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, dan BUMD PT SEG.

Baca Juga

Survei Konsepindo: Elektabilitas HDCU Melejit, Unggul Hampir di Semua Wilayah

"Kami menemukan indikasi keterlibatan ASN yang mendukung pasangan calon nomor urut 3. Dugaan ini mencakup beberapa level ASN di berbagai instansi yang kami anggap melanggar aturan netralitas yang semestinya,” ujar dia.

Widad mengatakan, laporan ini bahkan menyebut adanya indikasi pelanggaran dalam bentuk pemberian hadiah atau janji, yang melampaui ketentuan kampanye.

Sementara, Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumatera Selatan, Ahmad Nafi mengungkapkan, hingga hari ini Bawaslu Sumsel telah menerima total 25 laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah di wilayah Sumatera Selatan.

Baca Juga

Pilkada Gubernur Sumsel 2024: Perkuat Mesin Politik Musi Rawas, HDCU Tekankan Semangat Perjuangan

Dari jumlah tersebut, 20 laporan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota, sementara empat laporan terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel. Selain itu, terdapat satu temuan yang berasal dari pengawasan aktif Bawaslu Sumsel mengenai dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).

“Laporan ini melibatkan berbagai pelanggaran, termasuk kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh beberapa kandidat bupati dan wakil bupati di Sumsel. Ada juga dugaan tindak pidana pemilihan yang melibatkan calon gubernur maupun wakil gubernur di provinsi ini,” ungkap dia.

Saat ini, jelas Nafi, Bawaslu Sumsel tengah memproses laporan-laporan tersebut untuk menentukan apakah memenuhi syarat materiil dan formil. Proses ini meliputi klarifikasi dan pembuktian. Jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, kasus akan dibawa ke sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Sumsel.

Baca Juga

Survei Cyrus Network, Elektabilitas HDCU di Pilkada Gubernur Sumsel 2024 Sulit Dikejar Pesaingnya

Beberapa laporan telah diregistrasi dan masuk tahap pembahasan di sentra Gakkumdu, meski ada juga yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi saksi maupun bukti pendukung, sehingga prosesnya dihentikan.

“Namun, jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, Bawaslu akan melanjutkannya ke tahap penyidikan dan melimpahkannya ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha