Asik! Ada Hunian Rumah Bebas PPN, Ini Aturan dan Kriteria yang Diterbitkan Menteri Keuangan

JAKARTA, iNewspalembang.id – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan aturan baru terkait hunian rumah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Baca Juga

Alokasi Program Unggulan Makan Bergizi Gratis Presiden Terpilih Capai Rp71 T, Masuk RAPBN 2025

Isi dari PMK Nomor 60 tahun 2023 itu yakni, kriteria rumah umum yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN. Pertama, harus memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi Kementerian PUPR dan/atau BP Tapera.

“Kedua, rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh WNI MBR, tidak dipindahtangankan selama 4 tahun sejak dimiliki," tulis akun Instagram resmi @ditjenpajakri di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Berikutnya, rumah hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Harga jual kurang dari sama dengan batasan harga jual, yang tercantum di lampiran PMK nomor 60 tahun 2023.

Baca Juga

Menkeu Sri Mulyani Klaim APBN hingga 15 Maret 2024 Cukup Solid, Surplus Rp22,8 Triliun

Kemudian, kriteria rumah pekerja yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain, pertama, dibiayai dan dibangun pemberi kerja yang memiliki NPWP atau dengan menggunakan jasa perusahaan konstruksi untuk karyawan sendiri dan tidak bersifat komersial.

Kedua, rumah pertama yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh karyawan (WNI) yang masuk kategori MBR, tidak dipindahtangankan selama 4 tahun sejak dimiliki. Kemudian, hanya memiliki fungsi sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor.

Harga jual harus kurang dari sama dengan batasan harga jual, atau dasar pengenaan pajak atas pemberian cuma cuma kurang dari sama dengan batasan harga jual.

Baca Juga

Menkeu Sri Mulyani Sebut Tahun 2024 Jadi Fase Penting Bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia

Kriteria terakhir untuk rumah pekerja bebas PPN ini tidak termasuk pemegang saham, direksi, komisaris, dan pengurus perusahaan.

Rumah umum dan rumah pekerja wajib memenuhi kriteria luas bangunan lebih dari sama dengan 21 meter persegi, dan kurang dari sama dengan 36 meter persegi. Luas tanah lebih dari sama dengan 60 meter persegi dan kurang dari sama dengan 200 meter persegi.

Lalu, kriteria pondok boro yang dapat dibebaskan dari pengenaan PPN, ini diperuntukkan bagi buruh tetap atau pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati. Bangunan dengan klasifikasi sederhana sesuai UU Bangunan Gedung, baik bertingkat atau tidak bertingkat.

Baca Juga

Hadapi Ketidakpastian Global, Menkeu Sri Mulyani Ungkap Sejumlah Kebijakan Ini

"Untuk kriteria asrama mahasiswa dan pelajar yang dapat dibebaskan dari PPN, diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa. Bangunan harus dengan klasifikasi sederhana sesuai UU Bangunan Gedung, bertingkat maupun tidak bertingkat," tulis aturan itu.

Baik pondok boro dan asrama mahasiswa dan pelajar harus memenuhi kriteria bangunan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh.

Adapun keterangan batasan harga jual rumah umum dan rumah pekerja adalah sebagai berikut:

Baca Juga

Penerimaan Negara dari Pajak Sentuh 64 Persen Target APBN, Capai Rp1,1 Triliun

1. Zona Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan Zona Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Mentawai) diterapkan batasan harga jual di tahun 2023 adalah sebesar Rp162 juta dan Rp166 juta mulai 2024.

2. Zona Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) diterapkan batasan harga jual Rp177 juta di 2023 dan Rp182 juta mulai tahun 2024.

3. Zona Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) diterapkan batasan harga jual Rp168 juta di 2023 dan Rp173 juta mulai tahun 2024.

4. Zona Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu diterapkan batasan harga jual Rp181 juta di 2023 dan Rp185 juta mulai tahun 2024.

5. Zona Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya diterapkan batasan harga jual Rp234 juta dan Rp240 juta mulai tahun 2024.

Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Menkeu Keluarkan Aturan Hunian Rumah Bebas PPN, Ini Kriterianya ",

Klik untuk baca: https://www.inews.id/finance/makro/menkeu-keluarkan-aturan-hunian-rumah-bebas-ppn-ini-kriterianya/2.


 

Editor : Sidratul Muntaha