Terbatasnya Kewenangan Pemkab saat Semburan Minyak Hasil Illegal Drilling di Muba Bak Aliran Sungai

SEKAYU, iNewspalembang.id – Luapan minyak mentah muncul dan menyembur bak aliran sungai, akibat pengeboran sumur minyak ilegal (ilegal drilling) yang dilakukan warga di Jalan Nusantara Kampung Baru, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin (Muba), Kamis (15/9/2022).

Mendengar informasi tersebut, Camat Keluang, Debby Heryanto menyampaikan, pihaknya bersama Danramil dan Polsek Keluang telah melakukan sterilisasi dan pengamanan di area sekitar semburan minyak.

Baca Juga

Pengeboran Minyak Ilegal di Kabupaten Muba Timbulkan Kerugian Lingkungan hingga Rp6,27 T

Debby melanjutkan, pihaknya juga telah melarang masyarakat untuk mendekati dan melakukan aktivitas pengambilan minyak.

“Kita juga menyiapkan alat berat untuk membuat kolam penampungan agar aliran minyak tidak lagi mengaliri ke sungai maupun pemukiman," ujar dia, Kamis (15/9/2022).

Menanggapi hal itu, Pj Bupati Muba, Apriyadi mengatakan, pemerintah memprioritaskan upaya lokalisir agar minyak tidak mengalir hingga ke pemukiman warga. Karena minyak mentah itu sangat rawan terjadi ledakan atau terbakar.

Baca Juga

Target 2024, Satgas Harus Lebih Banyak Tangkap Pelaku Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Muba

Apriyadi mengakui, terkait persoalan penindakan illegal drilling yang terus berulang ini, kewenangan Pemkab Muba sangat terbatas. Karena kewenangan besar ada di Pemerintah Pusat.

“Namun kita bersama Forkopimda dan Forkopimcam berusaha semaksimal mungkin melakukan penanganan meskipun terbatas agar tidak menimbulkan korban jiwa," kata dia.

Atas dasar itu, terang Apriadi, Pemkab Muba telah berkonsultasi dan koordinasi dengan Kementerian ESDM, namun dalam persoalan penanganan ilegal drilling dan ilegal refinery ini belum menemukan solusi yang pasti.

Baca Juga

SKK Migas Sebut Persoalan Illegal Drilling di Muba Tak Hanya Mengunggis Industri Hulu Migas

"Kami paling prioritas jangan sampai kejadian-kejadian ini menimbulkan korban jiwa, dan harus ada penindakan serius agar sumur-sumur minyak ilegal ini tidak terus bertambah dan merusak lingkungan," terang dia.

Apriyadi berharap, agar dilakukan percepatan penerbitan regulasi atau aturan terkait pengelolaan dan penertiban pengeboran sumur minyak baru yang ilegal.

"Kalau sudah ada regulasi yang jelas dan tegas, pemerintah daerah dapat maksimal melakukan penertiban dan pencegahan," tandas dia.

Baca Juga

Kapolda Sumsel Sebut Illegal Drilling dan Illegal Refinery Masalah yang Cukup Menonjol di Sumsel

Editor : Sidratul Muntaha