Masa Jabatan Berakhir, Semua Kepala Daerah di Sumsel bakal Jadi Vote Getter di Pemilu 2024

PALEMBANG, iNewspalembang.id - Ada yang berbeda pada momen pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang, khususnya di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel).

Ini karena semua tokoh-tokoh besar parpol dan elit politik di Bumi Sriwijaya ini dimungkinkan bakal mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg).

Ketua KPU Provinsi Sumsel, Amrah Muslimin menyampaikan, satu hal yang harus dilihat momennya di Sumsel, bahwa tahun 2023 nanti semua bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota termasuk gubernur dan wakil gubernur itu tidak ada jabatan yang incumbent.

Kecuali pada kabupaten Ogan Ilir, OKU Raya, PALI, Musi Rawas (Mura), Musi Rawas Utara (Muratara) yang masih ada petahana. Di luar kabupaten itu, semuanya daerah dipegang Pj (penjabat). Artinya bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur yang berakhir di periode 2023 nanti tidak memiliki jabatan.

"Saya lihat sekarang, kepentingan parpol pada 2024 untuk memperbanyak kursi, salah satu yang saya lihat menjadi pengalaman selama ini ya mencari tokoh-tokoh  publik dijadikan vote getter. Siapa yang berpeluang menjadi vote getter di Sumsel, jelas para mantan-pantan bupati, wali kota dan gubernur serta wakil masing-masing yang tidak lagi menjabat tapi mungkin mempersiapkan diri, untuk kontestasi Pilkada 2024," ujar dia.

"Itu setelah Pemilu Legislatif (Pileg), artinya kedepan dimungkinkan saja parpol akan menggunakan mesin politik untuk meraup suara perolehan kursi dulu," sambung dia.

Terpenting sekali, ungkap Amrah, parpol harus memenuhi ambang batas parliamentary threshold nya yaitu 4 persen. Bsa dibayangkan pada 2024 nanti, memungkinkan banyak mantan-mantan kepala daerah yang akan mencalonkan diri sebagai caleg terlebih dahulu, terlebih ketua partai.

"Misal Bupati OKI, Iskandar (Ketua DPW PAN Sumsel), Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad (Sekjen DPW PAN Sumsel), Bupati Lahat, Cik Ujang (Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel), Gubernur Sumsel Herman Deru (Ketua DPW NasDem), nah banyak tokoh sudah di ploting oleh parpol kembali mencalonkan diri," ungkap dia.

Kalau sudah seperti itu, jelas Amrah, maka pertarungan 2024 nanti akan menjadi pertarungan sengit. Maka dari itu, kalau tidak di manajemen dengan baik dan dilihat potensi konfliknya dengan tepat, maka akan dikhawatirkan akan muncul banyak persoalan. Mulai konflik di grassroot, misal mantan bupati mencalonkan diri sebagai DPR RI, jelas akan terlihat petanya, kantung-kantung suaranya akan terkotak-kotak sendiri.

"Itu sangat potensi terjadi konflik jika tidak di manajemen dengan baik. Makanya untuk kedepan penting sekali KPU dan Bawaslu di isi oleh orang-orang yang paling tidak kompeten, yang mampu memerankan perannya sebagai penyelenggara Pemilu," jelas dia.

Jadi, terang Amrah, selama masa jabatan KPU Sumsel belum berakhir, pihaknya sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas. Termasuk pada pola perekrutan PPK, PPS dan KPPS itu dilakukan dengan cara-cara yang profesional. Artinya, yang ditunjuk itu benar-benar mampu.

"Kalau merujuk Pemilu 2019 lalu, dengan munculnya polarisasi menggunakan isu agama dan suku, itu sangat terasa sekali. Nah kalau tidak disiapkan dengan baik di 2024 nanti, polarisasi itu akan muncul lagi," jelas dia.

Makanya, kata Amrah, penting bagi semua elit di Sumsel ini untuk melihat bahwa kepentingan Sumsel itu bukan hanya merebut kekuasaan, tapi yang terpenting juga adalah menjaga situasi politik untuk tetap landai dan soft, serta memberikan edukasi poltik.

Boleh berkompetisi, tapi tentu sehat dan itu harus dijawab oleh penyelenggara Pemilu dengan melakukan inovasi. Paling tidak membangun hubungan komunikasi yang harmonis dengan parpol dan aparat penegak hukum.

Pada akhirnya masyarakat yang sudah terdidik secara politik, maka pilihannya akan tepat dan akan menghasilkan pemimpin yang pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

"Tahun 2024 ini adalah momen bagaimana demokrasi kita diuji, karena ada dua momen penting yakni Pileg dan Pilpres, tanpa jedah ada Pilkada serentak. Kalau bangsa Indonesia bisa melewati ini saya yakin kita bisa dilihat oleh negara lain sebagai bangsa yang hebat dari sistem demokrasi," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha