Inilah Pesan Para Menteri dan KPK RI Untuk Pj Bupati Muba 

JAKARTA, iNews.id -  Para menteri dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, memberi atensi khusus untuk Pj (Penjabat) Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi sekaligus, menyampaikan beberapa pesan untuk Muba.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Penjabat Kepala Daerah di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta, Kamis (16/6/2022), yang dihadiri  Pj Bupati  Muba  Apriyadi. Rapat juga berisikan  fPengarahan dan Pembekalan Dalam Rangka Konsolidasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Daerah, serta Menguatkan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Baca Juga

Pj Gubernur Sumsel Minta Penanganan Karhutla di Kabupaten Muba Terus Dimasifkan

Dalam rakor, Menko-Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua KPK RI Firli Bahuri, memberikan atensi khusus untuk Pj Bupati Muba, apalagi Apriyadi  merupakan satu-satunya Pj Kepala Daerah di Provinsi Sumsel saat ini.

Menurut Apriyadi, dirinya mendapatkan arahan langsung dari  Mendagri, Menko-Polhukam, Menko PMK, dan Ketua KPK RI. "Poin pentingnya agar bisa menjalankan roda pemerintahan dengan maksimal dan baik. Atensi khususnya dari pak Menteri dan Ketua KPK RI, bahwa di Muba harus menjamin stabilitas politik dan keamanan," kata Apriyadi 

Baca Juga

Kasus Demam Berdarah Muba Capai 112, Satu Meninggal

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini menuturkan,  rangkaian dari Rakor dan pembekalan tersebut sangat bermanfaat untuk kepentingan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Muba ke depan.

Sementara itu, Menko-Polhukam, Mahfud MD menegaskan kepada para Penjabat Kepala Daerah agar  bertanggung jawab secara moral dan struktural melaksanakan sistem pemerintahan yang berbasis Demokrasi, nomokrasi dan pelayanan.

"Jalankan Visi dan Misi Presiden RI demi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Saya yakin para Pj Kepala Daerah ini mampu melaksanakannya dan turut andil mewujudkannya," kata Mahfud.

Ia mengajak para pemimpin daerah menjaga stabilitas Polhukam di wilayah masing-masing,  terlebih Indonesia akan dihadapkan pada Pilkada serentak 2024 mendatang. "Tampil lah sebagai pelayan masyarakat yang baik dan saya berharap Penjabat yang ditunjuk dan diangkat saat ini menjadi Penjabat Kepala Daerah yang baik dan membuat daerahnya lebih baik," ia menegaskan.

Sedangkan, Ketua KPK RI, Firli Bahuri meminta paraPenjabat Kepala Daerah  tidak melakukan praktek korupsi, dan  diharapkan menjadi model dan formula yang tepat. "Kalau ini sukses tentu akan menjadi format baru dalam pemilihan Kepala Daerah," ia mengatakan.

Firli juga meminta  Pj Kepala Daerah  mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN, menjalankan amanah  dengan baik. "Saya yakin para Pj Kepala Daerah yang hadir ini adalah orang baik," kata Firli.

Para Pj Kepala Daerah juga diajak  melaksanakan tujuh indikator pembangunan nasional yang masuk dalam RPJMD Daerah masing-masing, diantaranyaangka kemiskinan, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi.  Kemudian, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka genio ratio.

Lalu, dalam rakor Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengajak   semua Pj Kepala Daerah  bersikap netral pada Pilkada dan Pemilu 2024 mendatang.  Kemudian  tetap mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 terutama varian baru BA.4 dan BA.5 serta mendorong vaksinasi secara merata di daerah masing-masing.

 Mendagri Tito Karnavian juga berpesan,  Kemendagri  Pj Kepala Daerah dituntut  cakap dan menjadi pelayan masyarakat yang baik. "Untuk itu dalam rangkaian Rakor dan pengarahan ini untuk diikuti dengan baik agar implementasinya baik pula," kata Tito.

Editor : Agustian Pratama