“Penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberi jangka waktu 2 sampai 3 bulan, yang disertai sosialisasi ke masyarakat. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak eligible. Itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya,” ungkap dia.
Tak hanya mengkritik teknis pelaksanaan, tegas Purbaya, bahwa komitmen fiskal pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sangatlah besar. Pada APBN 2026, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp247,3 triliun, naik 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya.Anggaran itu mencakup dukungan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI.
Namun, Purbaya juga memberi catatan mengenai ketepatan sasaran, di mana masih ditemukan 41 persen peserta PBI JKN yang sebenarnya berada pada desil 6-10 (kelompok mampu).
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
