PALEMBANG, iNewspalembang.id –Wakil Bupati (Wabup) Musi Banyuasin (Muba) periode 2012-2015 dan periode 2017-2021, Beni Hernedi menilai, masih ada sejumlah persoalan di Bumi Serasan Sekate yang harus dilakukan percepatan.
Menurut Beni, untuk kedepan Kabupaten Muba itu membutuhkan percepatan. Beni menyebut istilah percepatan kesejahteraan rakyat, yang menjadi kewajiban bagi siapapun yang jadi pemimpin Kabupaten Muba nanti harus mempercepat kesejahteraan sosial.
Karena, sambung dia, secara kemampuan pada APBD Kabupaten Muba itu mendapat blessing atau anugerah dari kondisi alamnya yang membuat kabupaten ini mendapat penghasilan sumber daya alam (SDA) yang tinggi.
“Artinya, dengan kabupaten dan kota lain tidak perlu dibandingkan bagaimana penghasilan dari SDA. Namun, di saat bersamaan, semua orang tahu, kelemahan Kabupaten Muba masih saja berkutat pada orang-orang yang belum sejahtera dan itu masih banyak,” ujar dia.
Hal ini, kata Beni, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Muba, karena kabupaten itu seharusnya merupakan daerah yang banyak duit dan harusnya cepat mensejahterakan masyarakat atau mengurangi rakyat yang miskin.
“Tapi kan ternyata Muba tak lepas dari peringkat satu atau peringkat dua di Sumsel untuk tingkat kemiskinannya, sampai sekarang masih seperti itu. Kemudian, di dalam percepatan kesejahteraan rakyat itu adanya ketimpangan secara ekonomi,” kata dia.
Ketua DPC PDI Perjuangan Muba itu mengungkapkan, bila melihat Kabupaten Muba secara keseluruhan, ketimpangan ekonomi itu maksudnya ada daerah yang maju pesat ekonominya, sementara ada juga daerah yang Tingkat ekonominya seperti itu-itu saja.
Contoh, seperti kecamatan-kecamatan yang ada transmigrasi, itu luar biasa kemajuannya. Tapi lihatlah kantung-kantung kemiskinan yang prasejahtera justru banyak di wilayah yang warga lokal.
“Inikan jadi timpang dan ternyata kepesatan kemajuan ekonomi itu ada di daerah-daerah yang baru dibuka ya seperti ada transmigrasi tadi. Ini perlu juga dipikirkan agar jangan timpang ekonomi antar-wilayah itu, bila ingin melihat Kabupaten Muba secara keseluruhan,” ungkap dia.
Beni melanjutkan, dari kondisi tersebut lantas bagaimana Kecamatan Lais dibanding dengan Kecamatan Sungai Lilin, kemudian bagaimana masyarakat di Kecamatan Sekayu dengan warga di Kecamatan Plakat Tinggi, yang ekonominya berbeda.
“Artinya harus menyelesaikan antar-wilayah di Kabupaten Muba itu juga, ada yang bangkit ekonominya. Warga Muba yang tinggal di pesisir sungai, dilihat sekarang warga lokal yang masih berdiam disitu, kalau terjadi banjir ya mereka kena,” jelas dia.
Bisa dilihat, terang Beni, ternyata daerah-daerah yang akibat luapan Sungai Musi itu semakin banyak yang berdampak bagi desa-desa atau wilayah-wilayah kecamatan yang memang dari sisi lokalnya disitu. Dengan kondisi seperti sekarang, bila warga tersebut mau direlokasi, mau direlokasi kemana. Karena darat sudah menjadi kebun.
“Saya melihat ketimpangan itu, bukan soal ini pribumi atau bukan pribumi, tapi memang harus tumbuhnya sama-sama maju,” terang dia.
Berikutnya, urai Beni, pemerintahan bersih dan melayani yang untuk kedepannya sangat penting. Dia mengaitkannya jangan sampai pemerintah yang tidak bersih itu menjadi beban tersendiri untuk mempercepat kesejahteraan rakyat tadi.
“Jangan lagi ada OTT (operasi tangkap tangan) KPK. Memang pemimpin Muba ke depan harus bisa menjamin pemerintahan bersih dan melayani,” kata dia.
Persoalan selanjutnya, kata Beni, terkait transformasi ekonomi. Karena sudah saatnya ekonomi Kabupaten Muba harus dipersiapkan, jangan terlena dengan banyaknya duit yang bersumber dari SDA.
“Ingat, itu (SDA) akan habis. Hanya persoalannya habisnya itu besok, lusa, tahun depan, 10 tahun lagi atau setelah itu. Jadi secara ekonomi, itu harus memang menuju bagaimana ekonomi Muba itu bisa tumbuh di luar yang berbasis SDA,” kata dia.
“Artinya produktivitas di Kabupaten Muba harus dinaikan. Ya itu tadi, bahasa saya transformasi ekonomi. Jadi, ekonomi jangan bahan mentah lagi, pelan-pelan di ubah. Supaya kalau fokus di Perkebunan ya hilirisasi, agar itu menumbuhkan ekonomi-ekonomi yang bisa membuat kemandirian, kaitannya dengan seandainya SDA di Muba tidak ada lagi,” imbuh dia.
Karena, tegas Beni, Kabupaten Muba ini tidak tiba-tiba mengejut tidak ada uang. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau isi kantong Kabupaten Muba itu hanya sekitar 10%. Artinya tanpa migas ekonomi Muba tidak mandiri dan Muba sama seperti kabupaten lain kalau tanpa migas.
“Nah fokus berikutnya yang tidak kalah penting itu ditutup dengan SDM. Jadi SDM Muba itu harus dibangun, harus diarahkan pada yang berkualitas, tentu pendidikan disesuaikan apakah SDM tersebut bisa berproduksi,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha
Artikel Terkait
