Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : RUU Perampasan Aset Disepakati DPR RI untuk segera Disahkan
Advertisement . Scroll to see content

RUU Perampasan Aset Disahkan DPR RI, Puan Maharani: Alhamdulillah!

Kamis, 19 November 2026 | 17:37 WIB
  • author Felidy Aslya Utama
RUU Perampasan Aset Disahkan DPR RI, Puan Maharani: Alhamdulillah!
RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya disahkan DPR RI menjadi undang-undang. (iNewsPalembang.id/Foto: Felldy Utama)

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya disahkan DPR RI. Kesepakatan itu diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Sebelum pengesahan keputusan, Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat paripurna tersebut, terlebih dahulu mendengarkan laporan dari Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas. 

Usai mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat. 

“Sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

"Alhamdulillah,” timpal Puan sambil mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset kini telah sah menjadi UU. 

10 pokok pembahasan dalam RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. ⁠Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak. Seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan.

3. ⁠Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. ⁠Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

5. ⁠Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. ⁠Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. ⁠Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.

8. ⁠Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.

9. ⁠Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan, sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. ⁠Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Editor: Sidratul Muntaha

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut