Video Hoaks Demonstrasi Besar Beredar di Medsos, Menko Polkam: Ada akunnya, Kami akan Temukan!

JAKARTA, iNewsPalembang.id - Pemerintah mencari dalang penyebar informasi bohong atau hoaks, yakni video bernarasi provokatif terkait demonstrasi besar di Jakarta di media sosial (medsos).

Menurut Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, video itu merupakan dokumentasi dari unjuk rasa di masa lalu dan dipastikan tidak ada unjuk rasa besar yang terjadi pada saat ini.

Baca Juga

Aktivitas Vulkanik Anak Krakatau Turun, Masyarakat Diimbau Tak Terpengaruh Informasi Hoaks

"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kita, ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu dari masa lalu. Pada saat sekarang ini, tidak ada," tegas dia, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Pemerintah, kata Djamari, saat ini telah bekerja bersama TNI-Polri dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kondusivitas.

"Akunnya akun siapa ini? Ada akunnya, kami akan temukan itu. Makanya tadi saya katakan, kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan melanggar tindak pidana kami akan lakukan itu. Kami akan melakukan tindakan sangat tegas," kata dia.

Baca Juga

Komdigi Sebut Ada Teknik dan Modus Marketing Hoaks Terbaru, Mampu Giring Pikiran Netizen

Djamari mengungkapkan, bahwa pemerintah tidak melarang unjuk rasa yang merupakan bentuk penyampaian pendapat dari masyarakat. Namun, setiap unjuk rasa tidak boleh anarkistis.

"Yang dilarang yang tidak diharapkan adalah suatu tindakan-tindakan anarkis. Tindakan-tindakan, kalau misalnya unjuk rasa yang tertib, menyampaikan kritikan, boleh-boleh saja. Bahkan beberapa kali Presiden mengatakan kritikan itu perlu," ungkap dia.

Kritikan-kritikan semacam itu, jelas dia, tentu sangat menyegarkan bagi pemerintah. 

Baca Juga

Fitnah di Tengah Duka Ayah Fadlan Deza Keberatan Fotonya Disalahgunakan, Isu Tekanan Kerja Dibantah

"Kalau soal itu silakan, unjuk rasa, tidak masalah. Selama, tadi ya, tidak mengganggu kepentingan rakyat, masyarakat luas, selama dilakukan dengan tertib, tidak melakukan perusakan, tidak apalagi sampai dengan pembakaran seperti masa-masa lalu," jelas dia.

Hanya saja, terang Djamari, pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk anarkisme.

"Ada kantor pemerintahan sempat terbakar, atau dibakar. Itu sudah tidak ada toleransi buat kami. Ke depan tidak mungkin akan terjadi. Kami akan lakukan secara tegas," tandas dia.

Editor: Sidratul Muntaha