Plt Bupati Muara Enim Jamin Seluruh Pelayanan Publik di Bumi Serasan Sekundang Tetap Normal
PALEMBANG, iNewsPalembang.id - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Sumarni menyebut, Pemkab Muara Enim menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan berharap seluruh proses bisa berjalan adil sesuai ketentuan yang berlaku.
Sumarni resmi menjabat Plt Bupati Muara Enim dari jabatan sebelumnya Wakil Bupati, setelah menerima SK Plt dari Gubernur Sumsel, Herman Deru, di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6/2026).
Penerbitan SK Plt Bupati Muara Enim itu sebagai tindak lanjut amanat konstitusi dan untuk menjamin kesinambungan roda pemerintahan, pasca Bupati Muara Enim, Edison, resmi jadi tersangka terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan menjadi tersangka, pada Senin (8/6/2026) kemarin.
Sumarni melanjutkan, bahwa amanah sebagai Plt Bupati bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan ujian yang harus dipikul bersama seluruh jajaran Pemkab Muara Enim.
“Tugas dan tanggung jawab ini bukan kebanggaan, melainkan ujian yang harus kita pikul bersama. Saya tidak bekerja sendiri dan tidak berjalan sendiri,” ujar dia, usai menerima SK Plt Bupati Muara Enim kepada awak media.
Sumarni pun mengapresiasi Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah memberikan arahan dan mengambil langkah cepat sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan stabil.
"Untuk seluruh kepala perangkat daerah dan ASN di Pemkab Muara Enim, agar tetap tenang, tidak panik, dan tidak terdistraksi oleh situasi yang ada. Seluruh aparatur tetap fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing," kata dia
“Loyalitas kita bukan kepada personal, tetapi kepada sistem dan pengabdian kepada masyarakat. Saya mengajak seluruh OPD untuk bergandengan tangan membuktikan bahwa birokrasi Muara Enim tetap solid, berintegritas, dan berkualitas,” tegas dia.
Kemudian, Sumarni menjamin, seluruh pelayanan publik di Bumi Serasan Sekundang tetap berjalan normal, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, hingga berbagai program strategis daerah.
"Peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Ke depan, Pemkab Muara Enim akan memperketat seluruh proses pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan dan kredibel," ungkap dia.
Tak lupa, Sumarni mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan para pemangku kepentingan untuk bersama menjaga kondusivitas daerah, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Mari bersama menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab,” tandas dia.
Editor : Sidratul Muntaha