Nah Lho, Pengamat Pertanian yang Juga Guru Besar di Kampus Ternama Terlibat Kasus Proyek Fiktif

JAKARTA, iNEWSpalembang.id – Salah satu pengamat pertanian disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif, yang disinyalir merugikan negara senilai Rp5 miliar.

Pernyataan tersebut dilayangkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, bahwa si pengamat tersebut sudah ditangkap dan tengah diproses hukum.

Baca Juga

Ingatkan Pengusaha Tak Jual Diatas HET, Mentan Amran: Tak Ada Alasan Hari Ini Harga Beras Naik

Amran menyatakan, bahwa pengamat itu pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian (Kementan). Hanya saja, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa berdasarkan hasil audit.

“Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Inspektorat Jenderal Kementan telah melakukan audit investigatif dan menemukan proyek-proyek yang tidak sesuai kontrak, bahkan terindikasi fiktif. Total pelanggaran kontrak mencapai 23 poin, dan negara dirugikan hingga miliaran rupiah,” ujar dia saat konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Amran mengatakan, bahwa oknum pengamat itu berstatus sebagai guru besar salah satu kampus ternama. Bahkan, pengamat itu disebut kerap melayangkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar.

Baca Juga

Bahas Isu Produksi Beras Nasional, Jusuf Kalla Temui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan

“Narasi-narasi yang dilontarkan pengamat itu merusak semangat petani dan melemahkan upaya swasembada pangan. Bahkan terakhir, dia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi. Semua ini dilakukan bukan karena niat membangun, tapi karena kepentingan pribadi,” kata dia.

Tak hanya itu, ungkap Amran, pengamat itu hanya bersuara lantang saat dirinya menjabat. Pada periode pertama kepemimpinannya 2014–2019 lalu, kritik-kritik tajam kerap dilontarkan. 

“Namun saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain pada 2019–2023, suara sang pengamat nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023 tepat setelah saya kembali dilantik sebagai Mentan,” ungkap dia.

Baca Juga

Syahrul Yasin Limpo Baru Kembalikan Dana Rp600 Juta, Jubir KPK: Belum Diserahkan ke Negara

Sebagian besar kritik dari pengamat tersebut, menurut Amran, hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5% bagi importir, hingga program pompanisasi.

“Kementan sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan berbasis data. Kritik konstruktif justru diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan sektor pertanian,” tegas dia. 

 Bila kritik dilandasi motif pribadi, tambah Amran, maka hal tersebut merupakan penyalahgunaan peran intelektual yang merugikan negara.

Baca Juga

JPU Tuntut Syahrul Yasin Limpo 12 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan Eks Mentan Itu

“Kami terbuka terhadap kritik. Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi jika kritik digunakan untuk menyamarkan konflik kepentingan, itu adalah bentuk penghianatan,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha