BMKG Dorong Pihak Swasta Kolaborasi Penguatan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami

YOGYAKARTA, iNewspalembang.id – Kalangan swasta diminta untuk turut berkolaborasi dalam penguatan sistem mitigasi dan pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami.

Menurut Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, karena dunia usaha dapat menjadi aktor utama penggerak upaya pengurangan risiko bencana.

Baca Juga

Fenomena Hari Tanpa Bayangan di Indonesia, Ini Tanggal dan Waktu Munculnya di 17 Kota di Sumsel

“Kemudian, upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang, yang harus dipersiapkan dunia usaha demi menjaga keberlanjutan usaha mereka,” ujar dia, Rakor Peningkatan Upaya Mitigasi dan Peringatan Dini Bahaya Gempabumi dan Tsunami di Kawasan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Jumat (5/7/2024).

Dwikoranita mengatakan, bahwa bencana alam otomatis juga akan berdampak pada sektor swasta. Maka dari itu, pihaknya mendorong keterlibatan aktif swasta dalam manajemen risiko bencana lewat penguatan aksi mitigasi untuk membangun ketahanan serta ketangguhan sosial dan ekonomi.

“Sebagai negara dengan kerentanan bencana alam, kolaborasi aksi mitigasi dan pengurangan risiko bencana mutlak dilakukan. Pemerintah dan masyarakat, tentu akan kesulitan jika harus bekerja sendiri, mengingat dibutuhkan sumber daya yang besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks,” kata dia.

Baca Juga

Cuaca Terik Sepekan Ini Akibat Fenomena Gelombang Panas, Begini Penjelasan BMKG

Sebagai contoh ungkap Dwikorita, pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia (AM IMF-WBG) di Bali tahun 2018 lalu, yang hampir saja dibatalkan karena adanya erupsi Gunung Agung.

“Akhirnya tetap terlaksana dan berhasil terselenggara dengan baik, setelah pemerintah mampu meyakinkan negara peserta bahwa Indonesia memiliki kesiapan sistem peringatan dini bencana dan aksi mitigasi bencana yang baik dan handal,” ungkap dia.

Terkatia apa peran swasta? Dwikorita menjelaskan, bahwa hotel-hotel tempat menginap kepala negara, delegasi, dan tamu telah tersertifikasi kesiap-siagaan bencana oleh BPBD dan BMKG.

Baca Juga

Jadi Ancaman Serius dan Nyata, BMKG Dorong WWF Cari Solusi Krisis Air

Indikatornya, kelengkapan infrastruktur, pemahaman bencana, sistem peringatan dini, kemampuan merespons bencana, mitigasi bencana, dan keamanan.

“Singkatnya, mereka sudah sangat siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Hal ini perlu juga dicontoh oleh penyelenggara dan pelaku wisata, khususnya di daerah rawan bencana alam,” ungkap dia.

Kemudian, Dwikorita menjelaskan, YIA merupakan satu-satunya bandara di dunia yang telah disiapkan dan didesain untuk mampu bertahan terhadap guncangan gempa megathrust dengan Magnitudo 8,7, dan aman terhadap tsunami yang dipicu oleh gempa megathrust.

Baca Juga

Bisa Hancurkan Pemukiman, BMKG Beri Tips Hindari Kekuatan Besar Angin Puting Beliung

Karena bandara inidilengkapi dengan crisis center yang dapat menjadi Tempat Evakuasi Sementara apabila tsunami terjadi, dengan kapasitas untuk menampung 2.000 orang. Terminal bandara, mulai dari level mezanine hingga lantai 2 telah disiapkan untuk tempat evakuasi dengan kapasitas 10.000 orang.

“Bila pengguna bandara dan masyarakat setempat merasakan guncangan gempa bumi atau memperoleh peringatan dini tsunami, dapat segera menuju crisis center atau naik ke terminal di lantai mezanine atau lantai 2,” jelas dia.

“Inilah kontribusi penting bandara kepada masyarakat sekitar dan pengguna bandara dalam menghadapi ancaman gempa megathrust dan tsunami,” imbuh dia, seraya menambahkan bahwa sistem Peringatan Dini Tsunami juga telah terpasang dan terhubung langsung dari BMKG Pusat.

Baca Juga

El Nino Diprediksi Bertahan hingga Februari 2024, Pemerintah Diharap Lakukan Mitigasi dan Antisipasi

Sementara, Koordinator Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami, Suci Dewi Anugrah menuturkan, sektor swasta harus terlibat aktif dalam upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami.

Langkah awalnya, manajemen hotel dapat melakukan identifikasi indikator tsunami ready yang dicanangkan oleh The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC/UNESCO). Karena, hotel perlu melakukan assessment terkait struktur bangunan, jumlah pengunjung, dan SOP kedaruratan, serta metadata aset.

Editor : Sidratul Muntaha