Menko Perekonomian Klaim Inflasi Indonesia Relatif Terkendali dari Negara Ekonomi Terbesar Dunia

JAKARTA, iNewspalembang.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengklaim, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara-negara ekonomi terbesar dunia.

Seperti inflasi pada bulan Mei ini 2,84% secara year-on-year dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84% secara year-on year, India 4,75%, Australia 3,6%, Amerika Serikat 3,3%.

Baca Juga

Presiden Jokowi Terbitkan Keppres Ini, Demi Gabung dan Jadi Anggota penuh OECD

“Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ujar dia, saat menyampaikan laporan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Kendati begitu, kata Airlangga, pemerintah perlu mewaspadai shifting pergeseran perdagangan yang menyebabkan tingkat perdagangan negara-negara ASEAN lebih tinggi ke Amerika dibandingkan ke Cina.

Jadi, pemerintah perlu segera menyiapkan Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika. Pada kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke Cina, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Baca Juga

Airlangga Hartarto Ungkap Pemerintah Habiskan Rp1,5 Triliun untuk Pembangunan 195 PSN

“Artinya, pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang karena kita belum punya FTA (Free Trade Agreement), jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN, kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika,” kata dia.

Keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia, ungkap Airlangga, dipengaruhi kebijakan keterjangkauan harga dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil.

Pemerintah telah melakukan upaya melalui Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bantuan Pangan, peningkatan produksi pangan melalui penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan akses pembiayaan KUR pertanian sebesar 30 persen.

Baca Juga

Minimnya Replanting Sawit Hanya Capai 30 Persen, Airlangga Sebut Hal Ini Jadi Penghambat Utama

“Serta memastikan kelancaran distribusi terutama untuk sepuluh komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar,” ungkap dia.

Berikutnya dari sisi fiskal pusat, jelas Airlangga, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi anggaran K/L hingga dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29% dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara, fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 triliun.

“Kesinambungan pasokan domestik merupakan kunci utama menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Selain itu, pengembangan neraca pangan juga penting dilakukan untuk memantau harga-harga pangan di daerah,” jelas dia.

Baca Juga

Kabar Gembira, Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja

“Badan Pangan Nasional akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua, yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha