Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 Mulai Disimulasikan MK, Pipres dan Pileg Seusai Tahapan

JAKARTA, iNewspalembang.id – Penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai disimulasikan Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara MK, Fajar Laksono menyampaikan, simulasi tersebut diikuti pegawai yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Perkara PHPU Tahun 2024, di Aula Lantai Dasar dan Area Lobi Gedung 1, 2, dan 3 MK, Rabu (6/3/2024). 

Baca Juga

Nah Lho! Parpol Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah Tanpa Kursi di DPRD, Ini Isi Putusan MK

“Simulasi akbar pada pagi ini dibuka secara langsung oleh Ketua MK Suhartoyo, untuk memberikan pembekalan kepada Gugus Tugas,” ujar dia, dalam keterangan resminya.

Fajar mengatakan, bahwa Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan yang juga hadir memberi paparan mengenai penguatan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko serta menyajikan statistik data perkara.

“Kemudian, ada Sekretaris Utama BPS, Atqo Mardiyanto yang menyajikan pengolahan statistik data perkara hasil Pemilu 2024,” kata dia.

Baca Juga

Gerindra dan Demokrat Jadi Dua Parpol Terbanyak Ajukan Permohonan PHPU Pileg 2024 ke MK

Fajar mengungkapkan, simulasi akbar PHPU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD (Pileg) ini berlangsung sesuai tahapan, mulai dari pra registrasi, pasca registrasi, dan pasca putusan. 

“Simulasi pra registrasi ini terdiri dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, registrasi, dan pengolahan data permohonan, hingga persiapan persidangan,” ungkap dia.

Berikutnya, jelas Fajar, simulasi pasca registrasi meliputi penyampaian salinan permohonan, panggilan sidang, dan persidangan. Terakhir, tahapan pasca putusan PHPU.

Baca Juga

Jaga Gizi Makan Hakim yang Tangani 297 Perkara PHPU Pileg 2024, MK Kerja sama dengan BPOM

Ketika simulasi, sambung dia, beberapa pegawai berperan sebagai Pemohon dengan diminta menunjukkan identitasnya.

“Kemudian, mengambil nomor urut pengajuan permohonan (NUPP), menyerahkan berkas, hingga verifikasi berkas di meja registrasi," jelas dia.

Fajar menambahkan, berikutnya berkas diolah oleh petugas sesuai dengan peran dan fungsinya. Untuk diketahui, jangka waktu pengajuan permohonan ke MK untuk Pilpres paling lama 3 hari setelah pengumuman penetapan perolehan suara oleh KPU.

Baca Juga

Hasil Putusan PHPU Permohonan Ganjar-Mahfud, MK: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya

“Sedangkan, untuk Pileg paling lama. 3 x 24 jam sejak pengumuman perolehan suara oleh KPU," tandas dia.

Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " MK Gelar Simulasi Perselisihan Hasil Pemilu 2024 ",

Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/mk-gelar-simulasi-perselisihan-hasil-pemilu-2024.

 

Editor : Sidratul Muntaha