get app
inews
Aa Text
Read Next : Momen Jamuan Makan Siang Terakhir dari Jokowi untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara

Hakordia 2023, Presiden Jokowi: Tindak Pidana Korupsi Saat Ini Makin Canggih dan Kompleks

Selasa, 12 Desember 2023 | 11:55 WIB
header img
Presiden Jokowi saat berbicara pada Puncak Peringatan Hakordia, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (iNewspalembang.id/tangkap layar)

JAKARTA, iNewspalembang.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih masif, sistemik, serta memanfaatkan teknologi terkini.

“Karena tindak pidana korupsi saat ini semakin canggih dan kompleks, melibatkan teknologi mutakhir bahkan lintas negara dan multiyurisdiksi,” Presiden pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

“Kita perlu perkuat sistem pencegahan, termasuk memperbaiki kualitas SDM aparat penegak hukum kita, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem pengawasan internal, dan lain-lainnya,” imbuh dia.

Jokowi mengatakan, sebagai bagian dari pencegahan korupsi, pemerintah telah melakukan digitalisasi di berbagai pelayanan, seperti e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa serta sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

“Saya dulu masuk, dalam e-katalog baru ada 50 ribu barang yang dimasukkan. Sekarang, saya tadi pagi minta laporan dari Kepala LKPP, sudah 7,5 juta barang yang masuk ke e-katalog. Ini lompatannya sangat cepat sekali,” kata dia.

Kemudian, ungkap Jokowi, ada juga Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Sistem Logistik Nasional (Sislognas), dan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (Simbara).

“Simbara untuk batu bara, dan kemudian nanti akan masuk ke nikel, ke bauksit, ke tembaga. Saya kira ini juga kita bisa mengontrol berapa banyak sebetulnya sumber daya alam kita yang sudah dieksploitasi kemudian diekspor dan lain-lainnya,” ungkap dia.

Pemerintah juga, terang Jokowi, menyiapkan kebijakan satu peta atau one map policy yang saat ini sudah mencapai 60-70 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.

“Ini akan sangat banyak membantu memagari orang untuk tidak korupsi. Pajak online, saya kira juga sangat bagus. Kemudian sertifikat elektronik juga bagus. Semuanya dibuatkan aplikasi platform yang baik dalam rangka memagari, agar tidak terjadi korupsi,” tandas dia. 


 

Editor : Sidratul Muntaha

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut