Lima Tahun Beruntun, Muba Menjadi Tercepat Serahkan LKPD ke BPK

PALEMBANG, iNews.id - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) di bawah komando Plt Bupati Beni Hernedi, kembali menjadi yang tercepat di Indonesia untuk kategori Pemerintah Kabupaten yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unauditied Tahun Anggaran 2021.

Pemkab Muba telah lima tahun berturut menjadi tercepat menyerahkan LKPD, dan diyakini akan kembali meraih Opini WTP yang kedelapan. Itu karena sebelumnya tujuh tahun berturut-turut meraih Opini WTP.

Baca Juga

Ini Alasan Khusus Mengapa Tokoh Masyarakat Muba Beri Dukungan untuk Herman Deru

Penyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unauditied Tahun Anggaran 2021 sendiri, dilakukan Sekretaris Daerah Muba Apriyadi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumsel, Jumat (7/1/2022).

"Ini wujud komitmen Pemkab Muba untuk selalu tertib administrasi dan akan terus dilakukan ke depan meski ini bukan pekerjaan yang mudah," ungkap Sekda Muba Apriyadi.

Jika mengacu pada aturan, penyerahan LKPD ini harus diserahkan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Baca Juga

Begini Respons Fauzi Amro dan Bupati Muratara, usai Kunjungan Komisi II DPR RI ke Tapal Batas

"Alhamdulillah, di hari ke tujuh kami sudah menyelesaikannya, dan ini sudah dilakukan selama lima tahun berturut-turut," ucap Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya tersebut.

Proses cepat dan akurasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unauditied Tahun Anggaran 2021, bisa dilakukan berkat kerja keras Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Muba.

Apalagi yang diserahkan tidaklah sedikit, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan. Kemudian, Laporan Keuangan BUMD, Realisasi APBDes, dan Review LKPD Tahun Anggaran 2021.

Baca Juga

Ini Bentuk Amarah Warga Desa Telang Muba, Tinggal Dipinggir Hauling Batubara PT MMJ

"Semua bekerja dengan maksimal tidak ego dan sangat mengedepankan sistem," ungkap Apriyadi.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK Perwakilan Sumsel, Acep Mulyadi menyebutkan BPK RI Perwakilan Sumsel sangat mengapresiasi sistem Pemkab Muba yang sangat tertata dengan baik dan menjadi yang pertama di Sumsel dan kedua di Indonesia.

"Kami salut dengan Pemkab Muba yang mana memiliki anggaran Rp 4 Triliunan lebih bisa diselesaikan secara cepat dengan BPK RI Perwakilan Sumsel," ungkap Acep.

Baca Juga

Partai Pembuka Liga 3 Zona Sumsel, Bayung Lencir FC Hancurkan Persegrata

Acep mengaku, ini merupakan sesuatu yang berat bagi BPK Perwakilan Sumsel namun bisa dikerjakan dengan maksimal oleh Pemkab Musi Banyuasin.

"Inikan harusnya terakhir diselesaikan Maret 2022, tetapi Muba sangat awal bahkan untuk di Indonesia menjadi yang Tercepat di Indonesia untuk level Kabupaten," terangnya.

Ia menambahkan, seharusnya daerah lain yang lebih kecil APBD-nya dari Muba bisa lebih cepat.

Baca Juga

Catat, Ini Regulasi ‘Area’ Terbaru Pemakaian Masker di Muba

"Nah, ini sangat menarik Muba yang begitu besar APBD nya bisa lebih cepat dan menjadi yang pertama di Indonesia untuk kategori Pemerintah Kabupaten," kata Acep.

Acep berkeyakinan, Pemkab Muba yang sudah tujuh tahun berturut-turut meraih Opini WTP dan lima tahun berturut Tercepat menyerahkan LKPD diyakini akan kembali meriah Opini WTP yang kedelapan. "Kami optimistis Pemkab Muba akan kembali meraih Opini WTP untuk ke delapan kalinya," pungkasnya.

Editor : M. Rizal Effendi